INTERNASIONAL NASIONAL

Sabtu, 16 November 2013

Pengusaha Hanya Sanggup Memenuhi Tuntutan Buruh dengan Kenaikan Sebesar 10 Persen

Courtesy youtobe.com
Beban ekonomi yang berat harus dihadapi oleh buruh dengan harga pokok dan BBM terus meningkat menjadi alasan bagi buruh untuk meningkatkan upah minimum regional.  Mereka menuntut kenaikan yang dianggap wajar untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan wajar.

Seperti yang diperjuangkan oleh buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menolak Inpres dan Permenakertrans yang dikeluarkan hari ini, Jumat (30/08), tentang kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 yang hanya 10%.

Kenaikan 10% dianggap sebagai nilai yang tidak signifikan untuk memperbaiki kondisi ekonomi buruh. KSPI meminta agar Inpres tersebut dicabut dan menaikkan UMP 2014 sebesar Rp 3,7 juta per bulan.

Dipihak lain para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia meminta kenaikan upah minimum kabupaten dan kota tahun 2014 maksimal 10 persen. Tuntutan upah yang diajukan buruh, yakni Rp 3 juta per bulan, dinilai memberatkan dan dapat menurunkan daya saing industri.

Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, permintaan Apindo itu disampaikan secara resmi dalam rapat yang digelar Pemerintah Provinsi, Rabu (13/11/2013) malam. Hampir semua pengusaha mengajukan keberatan terhadap tuntutan upah yang diminta buruh.

Soekarwo menambahkan, menurut para pengusaha, kenaikan UMK tahun 2013 yang mencapai 38 persen dari Rp 1,2 juta per bulan menjadi Rp 1,7 juta per bulan dirasakan sangat berat. Alasannya, kenaikan upah itu terlalu membebani biaya produksi. Bahkan, sebagian pengusaha mengaku sulit untuk mengembalikan biaya pokok produksi.

Pukulan kenaikan UMK paling telak dirasakan oleh industri sepatu di Jatim. Sebab, industri alas kaki merupakan industri yang padat karya sehingga memiliki karyawan dalam jumlah sangat besar. Dalam industri padat karya, upah merupakan komponen biaya produksi yang paling dominan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jatim Hary Sugiri mengatakan, hingga saat ini pembahasan UMK Jatim belum tuntas. Tahapannya baru menghimpun usulan kabupaten dan kota.

Hary mengatakan, Dari 38 kabupaten dan kota di Jatim, sudah 34 daerah yang memasukkan usulan UMK. Empat daerah, yakni Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, dan Jember, belum menyerahkan usulan,"

Di Bandar Lampung, hingga Kamis, Pemerintah Provinsi Lampung belum kunjung menetapkan UMP 2014. Hal ini disebabkan belum tuntasnya penentuan angka kebutuhan hidup laik sebagai dasar penentu UMP.

Tidak ada komentar:

NASIONAL INTERNASIONAL
 





About Us | Disclaimer | Syarat dan Ketentuan | Pesan | RSS | Facebook | Twitter | Nasional | Internasional | ASEAN | Ekonomi | Pariwisata

Copyright © 2008. news.indonesianvoices.org - All Rights Reserved
Indonesian peoples thing..
Created by Group Link Website Published by Indonesian Voices
Meneruskan Semangat Bung Karno dan Bung Hatta