INTERNASIONAL NASIONAL

Minggu, 21 Juli 2013

Indonesia Dorong Skema Khusus Tanggap Darurat

Indonesia melalui Kelompok Kerja Tanggap Darurat APEC (EPWG) mengusulkan inisiatif baru dalam mobilitas personil di antara Ekonomi APEC saat tanggap darurat bencana. Hal ini dilaporkan Kasubdit II Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kemlu, Kamapradipta Isnomo dalam konferensi pers bersama wartawan usai pertemuan EPWG di Medan siang ini (04/07).

Isnomo mengatakan, masalah yang kerap muncul dalam tanggap darurat bencana adalah sulitnya tim tanggap darurat (emergency responders) untuk memperoleh dokumen perjalanan.

Selain itu, kendala yang juga muncul adalah urusan kepabeanan, yang mana pada aturan yang ada tim tanggap darurat diharuskan menyebutkan barang bawaannya.

“Ini kendala sangat teknis dan berbelit, namun hal ini sudah dibahas dalam dialog kebijakan pada SOM I yang lalu.", kata dia. Kesepakatannya, lanjutnya, akan dilakukan survey permasalahan imigrasi di Ekonomi APEC.

Karenanya dalam forum tersebut disepakati sebuah skema yang disebut “Fasilitasi Perjalanan bagi Tanggap Darurat” atau Emergency Response Travel Facilitation (ERTF).

Ini, jelas Isnomo, akan semisal dengan skema yang berlaku pada APEC Bussiness Travel Card (ABTC) yang memberikan kemudahan pagi para pengusaha untuk melakukan perjalanan ke anggota Ekonomi APEC tanpa visa dan pelayanan khusus pada kepabeanan. 

Dengan skema tersebut, jelas Isnomo, jika terjadi bencana di Ekonomi lain, maka akan mempermudah tim tanggap darurat untuk berangkat ke negara tersebut tanpa kendala imigrasi dan bea cukai. Pun akan mempermudah para pengusaha untuk turut membantu ekonomi pada tingkat mikro, kecil, dan menengah.

“Tapi tidak bisa semena-mena untuk kirim tim tanggap darurat. Indikatornya adalah bila pemimpin Ekonomi tersebut sudah mendeklarasikan bahwa mereka memerlukan bantuan tanggap darurat,” tegas Isnomo.

Pertemuan ini, ungkap Isnomo, juga berupaya untuk mendorong survey dan rekomendasi ERTF untuk disahkan pada pertemuan Senior Disaster Management Officials' Forum di Bali, tanggal 21-22 Agustus 2013 mendatang.

Ia menambahkan, kawasan Asia Pasifik merupakan 52% luas wilayah dunia dan dihuni oleh 40% penduduk dunia. Kendati demikian, kawasan ini mengalami 70% bencana alam dunia. Karenanya, kata dia, bencana yang menimpa Ekonomi APEC akan dapat menimbulkan dampak yang besar terutama terkait rantai pasok barang dan jasa.

Kerjsama Tanggap Darurat

Kelompok Kerja Tanggap Darurat APEC (EPWG) merupakan merupakan salah satu pertemuan terkait, di samping masalah terorisme dan pandemik.

Didirikan pada 2005, EPWG mempunyai tujuan untuk memajukan koordinasi di intra APEC dalam integrasi dan pengalaman terbaik dari tanggap darurat dan bencana alam di seluruh Ekonomi APEC; membangun kapasitas kawasan di bidang mitigasi, persiapan tanggap darurat, dan bencana alam; membangun kerjasama yang dapat melindungi aset ekonomi, infrastruktur, dan pasok perdagangan di seluruh Ekonomi APEC; serta mendorong kemitraan publik dan swasta dalam penanggulangan bencana.

EPWG juga melakukan koordinasi di bidang tanggap dururat dan bencana alam, serta menyetujui program dalam membentuk seminar, lokakarya; dan saling berbagi informasi, pengalaman terkait dengan bencana. Identifikasi koordinasi yang bisa dilakukan dengan organisasi dunia dan kawasan lainnya.

“Yang kami lakukan lebih mengusulkan program yang bisa meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana alam serta tanggap darurat di seluruh Ekonomi APEC,” kata dia.

Menurut rencana, keluaran EPWG, yang berupa workplan, akan dibawa kepada pertemuan pemimpin Ekonomi APEC di Bali Oktober nanti.

Sumber : www.kemlu.go.id

Tidak ada komentar:

NASIONAL INTERNASIONAL
 





About Us | Disclaimer | Syarat dan Ketentuan | Pesan | RSS | Facebook | Twitter | Nasional | Internasional | ASEAN | Ekonomi | Pariwisata

Copyright © 2008. news.indonesianvoices.org - All Rights Reserved
Indonesian peoples thing..
Created by Group Link Website Published by Indonesian Voices
Meneruskan Semangat Bung Karno dan Bung Hatta