INTERNASIONAL NASIONAL

Selasa, 27 November 2012

Konvensi UNCLOS Penting Agar Masyarakat Internasional Mengakui Pulau-Pulau Milik RI

Dirjen HPI Kemlu Linggawaty Hakim, SH, LLM  mengatakan bahwa melalui Konvensi UNCLOS, terdapat pengakuan atas negara kepulauan. “Sehingga memiliki arti penting bagi Indonesia dengan menjadi lebih luasnya wilayah perairan Indonesia dan pemanfaatan bagi kekayaan laut Indonesia,” tuturnya dalam Seminar Nasional bertema “30 Tahun Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 dan Tantangan Diplomasi Kelautan Indonesia”, di Palembang, Selasa (13/11/2012) yang digelar Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu.

Terkait pelaksanaan border diplomacy, Linggawaty menjelaskan perlunya kesatuan pandang dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.

Untuk itu, dipandang penting mengejawantahkan konsep diplomasi inter-mestik (internasional-domestik) dalam rangka memperkuat diplomasi kelautan Indonesia.

Di tingkat internasional, jelas Linggawatu, dengan adanya berbagai perkembangan dalam implementasi UNCLOS selama 30 tahun terakhir, terdapat pemikiran dan upaya-upaya  untuk melengkapi  melakukan penambahan atas ketentuan yang belum diatur dalam Konvensi UNCLOS.

Seminar nasional tersebut dibuka oleh Dekan FH Unsri Prof. Amzullian Rifai, S.H., LL.M. Ph.D dan dihadiri civitas akademika FH Unsri, pejabat pemda provinsi Sumatra Selatan, wakil dari Kementerian dan Lembaga Non Kementerian serta wakil Fakultas Hukum dari berbagai Universitas di Sumatra. Tercatat sekitar 200 orang hadir.

Sejumlah narasumber pakar hukum laut internasional dari kalangan akademisi dan praktisi ambil bagian dalam forum diskusi ini, yaitu Prof. Dr. Etty R. Agoes S.H., LL.M (FH Unpad), Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. (Guru Besar Hukum Internasional, FH UI), Usmawadi, S.H., M.H. (Dosen Hukum Internasional, FH Unsri), DR. Syahrowi R. Nuri (Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia / DEKIN), Kol. Laut. Kresno Buntoro, SH., LL.M. (Kepala Dinas Hukum, Komando Armada Barat - TNI AL)), dan Octavino Alimudin, SH., LLM. (Plt. Direktur Perjanjian Polkamwil).

Linggawaty mengatakan dalam diskusi terdapat adanya antusiasme yang tinggi dari para peserta untuk memahami  pengaturan UNCLOS dan implementasinya selama ini.

Termasuk, lanjutnya, kasus-kasus yang dihadapi Indonesia dalam penegakan kedaulatan wilayah laut Indonesia serta upaya pemerintah RI  dalam pelaksanaan border diplomacy guna menetapkan wilayah Indonesia atas laut dan mendorong negara yang bertetangga dengan Indonesia untuk menetapkan batas wilayah lautnya sesuai dengan UNCLOS.

Dalam kaitan ini perlunya upaya mendorong negara lain menjadikan UNCLOS 1982 sebagai hukum kebiasaan internasional.

Disamping itu selain peningkatan koordinasi dan konsolidasi antar pemangku kepentingan dibidang kelautan, dipandang perlu Pemerintah RI terus mensosialisasikan kepada publik produk perjanjian yang telah dicapai sebagai hasil dari perundingan perbatasan  sehingga masyarakat memiliki trust.

Di bidang legislasi perlu didorong dibentuknya Undang-undang tentang Kelautan sebagai induk dari ketentuan dibidang kelautan ditingkat nasional.

Pada kesempatan ini Duta Besar Harry Haryono meluncurkan buku edisi ketiga Terjemahan Bahasa Inggris–Indonesia “Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982” yang diterbitkan oleh Ditjen HPI yang diharapkan dapat lebih memudahkan para pemangku kepentingan dalam memahami tentang Hukum Laut Internasional.

Disamping itu turut diluncurkan pula buku berjudul “Alur Laut Kepulauan Internasional” yang disusun oleh Kol. Laut Kresno Buntoro.

Tidak ada komentar:

NASIONAL INTERNASIONAL
 





About Us | Disclaimer | Syarat dan Ketentuan | Pesan | RSS | Facebook | Twitter | Nasional | Internasional | ASEAN | Ekonomi | Pariwisata

Copyright © 2008. news.indonesianvoices.org - All Rights Reserved
Indonesian peoples thing..
Created by Group Link Website Published by Indonesian Voices
Meneruskan Semangat Bung Karno dan Bung Hatta