INTERNASIONAL NASIONAL

Senin, 03 Oktober 2011

Inggris Akan Cabut UU Terkait Hak Asasi Manusia

Tanpaknya sudah ada tanda-tanda kemunduran dalam hak berdemokrasi dan hak asasi manusia di Inggris, karena baru-baru ini Menteri Dalam Negeri Inggris menyatakan keinginannya untuk mencabut undang-undang dan ketentuan menyangkut hak asasi manusia (HAM) di negara ini.

Seperti yang diutarakan dalam Theresa May dalam Daily Telegraph Ahad (2/10) bahwa pemerintah Inggris menghadapi kesulitan mengenai undang-undang khususnya yang berkaitan dengan kementerian dalam negeri terutama mengenai deportasi para tersangka atau terdakwa asing, karena terjegal alasan hak asasi manusia.


Ternyata usulan May tersebut mendapat dukungan kuat dari Perdana Menteri Inggris, David Cameron dan mayoritas anggota partai Konservatif. Pernyataan Mendagri Inggris itu mengemuka bersamaan dengan sidang tahunan partai Konservatif. Sontak isu ini mendapat reaksi luas media massa dan politisi negara ini. Di lain pihak, para aktivis HAM dan sipil Inggris menentang usulan May.

Ide May untuk menghapus undang-undang dan ketentuan HAM itu disampaikan setelah beberapa hari lalu pemerintah Inggris dinilai bersalah oleh Pengadilan Tinggi London atas penangkapan terhadap Sheikh Raed Salah, seorang pemimpin muqawama dan tokoh Palestina.

Partai Liberal Demokrat yang merupakan sekutu partai konservatif menentang usulan Theresa May. Pemimpin Partai Liberal Demokrat menegaskan urgensi menjaga dan mempertahankan ketentuan hak asasi manusia. Gelombang penentangan juga datang dari berbagai NGO yang memperjuangkan hak asasi manusia.

Direktur LSM Liberty, Shami Chakrabarti menyebut Mendagri Inggris tidak memahami hak asasi manusia secara utuh, tidak mengherankan jika ia hanya terpaku pada sejumlah aturan HAM semata. Chakrabarti menilai statemen terbaru Mendagri mengenai hak asasi manusia sangat ironis, karena Inggris dikenal sebagai negara yang mengklaim sebagai pendukung demokrasi dan hak asasi manusia dengan mendukung spring Arab.

Inggris selama ini mengklaim sebagai negara yang menentukan kebijakan luar negerinya berdasarkan hak asasi manusia. Dengan alasan itulah, Inggris selalu mencampuri urusan internal negara lain atas nama penegakan hak asasi manusia. Inggris melaporkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di berbagai negara dunia.

Kini, ketika aturan hak asasi manusia itu merugikan kepentingan dalam negeri Inggris, pejabat teras buru-buru mengusulkan untuk mencabutnya. Di luar itu, para pemantau HAM internasional melaporkan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia seperti diskriminasi terhadap warga kulit hitam dan berwarna, kaum minoritas, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap penganut kristen Katolik Irlandia Utara sebelum penandatanganan nota perdamaian oleh pemerintah Inggris.

Selain itu, Inggris juga menerapkan kebijakan anti-teroris yang bisa dengan leluasa menangkap siapa saja yang dicurigai sebagai teroris, tanpa pembuktian fakta. Sekarang ini Inggris sebagai kampium demokrasi menyuarakan pencabutan HAM, karena merugikan kepentingannya.

Tidak ada komentar:

NASIONAL INTERNASIONAL
 





About Us | Disclaimer | Syarat dan Ketentuan | Pesan | RSS | Facebook | Twitter | Nasional | Internasional | ASEAN | Ekonomi | Pariwisata

Copyright © 2008. news.indonesianvoices.org - All Rights Reserved
Indonesian peoples thing..
Created by Group Link Website Published by Indonesian Voices
Meneruskan Semangat Bung Karno dan Bung Hatta