INTERNASIONAL NASIONAL

Sabtu, 18 Desember 2010

Mari Kita Mencoba Keluar Dari Moral Hazard "Korupsi"

Oleh Sri Megawati

Semua orang yang memiliki perhatian terhadap nasib bangsa ini sadar bahwa korupsi menjadi masalah utama di negeri ini. korupsi merupakan persoalan Nasional yang harus diprioritaskan penanganannya, karena korupsi diyakini telah merusak sendi – sendi kehidupan masyarakat dan menjadi pemicu kesengsaraan rakyat.

Secara umum dapat kita lihat dampak dari bahaya moral hazard dari korupsi seperti; rendahnya kualitas pelayanan publik, peningkatan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat luas, melemahnya supremasi hukum dengan mengarah kepada alat hukum sebagai bagian dari kekuatan kapitalistis, munculnya oligopoli elit-elit birokratis, berkurangnya penerimaan negara, terbentuknya demokrasi kapitalistik, ekonomi biaya tinggi, melemahnya nilai-nilai moral masyarakat, rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, meningkatnya kriminalitas dan biaya sosial lain, dan arah peradapan menuju kehancuran.Intinya korupsi itu menghancurkan fondasi negara kita secara sistemik.

Sebenarnya berbagai upaya telah banyak dilakukan, dan mungkin yang sangat kita tahu adalah efektifitas kerja KPK. Komisi Pembenatsan Korupsi Republik Indonesia ( KPK-RI ) telah merekomendasikan langkah – langkah penerapan Tata Kepemerintahan yang Baik ( Good Governance ) kepada Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu :

1. Peningkatan kapasitas Pemerintah daerah;
2. Penerapan manajemen berbasis kinerja;
3. Pelayanan sektor publik;
4. Pencegahan korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa;
5. Peningkatan kemampuan teknis aparatur;
6. Peningkatan kesadaran anti korupsi; dan Penanganan pengaduan masyarakat.


Penerapkan prinsip – prinsip Tata Kepemerintahan yang Baik ( Good Governance ) dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotismen ( KKN ). Hal mendasar yang menjadi pusat perhatian masyarakat dalam rangka implementasi Good Governance pada semua komponen birokrasi pusat dan daerah. Di luar Pemerintah Pusat dan Daerah juga harus memiliki niat baik dan upaya untuk menutup segala kemungkinan yang menyebabkan terjadinya KKN.

Komitmen transparansi Pemerntah harus bermuara kepada terjaminnya kualitas pelayanan bagi masyarakat, dan terbukanya akses informasi yang sinergis antara Pemerintah dan masyarakat dan pengusaha bagi terselenggaranya Pemerintahan dan pembangunan yang mensejahterakan rakyat.

Tuntutan tranparansi oleh masyarakat harus didengar dan diperhatikan. Di kemudian hari Peraturan Daerah tentang transparansi memang akan menjadi tantangan kedepan, jika tidak dipersiapkan terlebih dahulu melalui upaya menumbuh kembangkan iklim dan budaya transparansi yang mensyaratkan adanya komitmen dan kejujuran bagi semua steak holder Good Governance yaitu Pemerintah, masyarakat, dan pengusaha.

Begitu juga semua steak holder Good Governance harus mempunyai komitmen yang sama dan membangun sinergi secara proporsional guna mendorong penerapan Good Governance sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme ( KKN ) dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini pihak diluar pemerintah seperti legislatif dan eksekkutif juga harus mendukung, bukan malah menjadi sumber permasalahan KKN di Eksekutif. Sebagai contoh DPR/DPRD harus sadar dan tidak meminta proyek dari program kegiatan yang diajukan Kementrian/SKPD. Pejabat juga harus sadar dan tidak meminta fee kepada pihak ketiga. Ketua Partai di daerah juga harus sadar untuk tidak meminta proyek kepada Kepala Daerah.

Intinya memang masalah korupsi ini menjadi masalah kita sekeluarga besar Republik Indonesia. Pemerintah dan jajarannya berikutnya juga masyarakat harus mendukung upaya pemberantasan budaya korupsi ini. Masalah ini tidak mungkin selesai hanya dengan reformasi birokrasi saja, tanpa ada reformasi budaya menuju budaya yang anti korupsi.

Kita jangan berputus asa semua harus berbuat yang terbaik untuk bangsa ini. Semoga cita-cita negeri tanpa korupsi dapat tercapai.

Tidak ada komentar:

NASIONAL INTERNASIONAL
 





About Us | Disclaimer | Syarat dan Ketentuan | Pesan | RSS | Facebook | Twitter | Nasional | Internasional | ASEAN | Ekonomi | Pariwisata

Copyright © 2008. news.indonesianvoices.org - All Rights Reserved
Indonesian peoples thing..
Created by Group Link Website Published by Indonesian Voices
Meneruskan Semangat Bung Karno dan Bung Hatta