INTERNASIONAL NASIONAL

Sabtu, 18 Desember 2010

Citra BPKP yang Miring dan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemda yang Masih Buruk

Oleh Heri Hidayat Makmun *)

Perbaikan kapasitas birokrasi pemerintah daerah tidak akan bisa lepas dari kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah oleh aparatur Pemda. Kualitas yang baik ini merupakan suatu tuntutan reformasi birokrasi kearah penyelenggaraan pemerintah yang lebih memperhatikan good governance dengan mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Sebenarnya usaha untuk mencapai hal itu telah dilakukan Mendagri dan Pemerintah Daerah terlepas dari plus minus penyelenggaraannya. Upaya pembaharuan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penyusunan peraturan perundang-undangan, penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang keuangan. Pembaharuan di bidang keuangan mencakup berbagai aspek, yaitu perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban, dan auditing. Semua aspek tersebut diperbarui secara bertahap dan berkelanjutan disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi Pemerintah Indonesia.


Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, kewenangan pengelolaan keuangan daerah diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota. Sejalan dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri. Dengan demikian pemerintah daerah berhak untuk merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD ke DPRD masing-masing.

Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Undang-undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Laporan keuangan dimaksud mencakup; neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran tidak hanya menyajikan perbandingan antara realisasi terhadap anggarannya tetapi juga menyajikan prestasi kerja (kinerja) yang dicapai. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa penyusunan dan penyajian laporan keuangan dilaksanakan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan telah diatur dengan PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pelaporan keuangan dan kinerja ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Implementasi SAP di lingkungan pemerintah tidaklah mudah, demikian pula yang terjadi di pemerintah daerah. Selain kesiapan pemerintah daerah yang masih kurang juga disebabkan adanya peraturan di tingkat operasional.yang mengatur pelaporan keuangan yang belum sepenuhnya sesuai SAP. Di lingkungan Pemerintah Pusat, penyusunan dan penyajian laporan keuangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan untuk pemerintah daerah diatur dengan peraturan daerah.

Sebelum Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan dilanjutkan dengan Permendagri No. 59, berlaku pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada PP No. 105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang lebih lanjut diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Dewasa ini pada umumnya pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29/2002 tentang Pedoman Penyusunan

Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tata cara penyusunan dan pertanggungjawaban APBD dalam ketentuan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan SAP. Perubahan demi perubahan ini untuk mendapatkan pola pengelolaan yang lebih handal.

Dalam tataran operasional ternyata sampai dengan tahun anggaran 2005 masih ada pemerintah daerah yang belum menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Kepmendagri tersebut tetapi masih menerapkan ketentuan yang sebelumnya, yaitu SK Mendagri No. 900/099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Keuangan Daerah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dewasa ini pemerintah daerah berada dalam masa transisi. Berhubung penyajian laporan keuangan mulai tahun 2005 sudah wajib menerapkan SAP sementara APBD masih diusun dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang lain maka perlu adanya proses konversi selama masa transisi.

Proses konversi yang dilakukan pemerintah daerah pada tahun 2006 lalu memang masing banyak kendali. Kendala tersebut harus menjadi perhatian untuk tahun-tahun anggaran berikutnya. Setelah empat tahun tercoba dengan pola penyusunan anggaran dan penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan metode baru berdasarkan Permendagri No. 59 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 sejak tahun 2007 sampai tahun 2009, menunjukkan masih buruknya kualitas laporan keuangan dan masih lemahnya sumber daya manusia yang melakukan penyusunan pada hampir semua pemerintah daerah di Indonesia.

Kementrian Dalam Negeri yang menjadi pusat penyelenggaraan pemerintah daerah, BPK yang melakukan pemeriksaan, dan BPKP yang melakukan asistensi belum optimal dalam mendukung proses peningkatan SDM pada berbagai pemda. Sebagai bukti dapat dilihat dari rendahnya manajemen pengelolaankeuangan di daerah membuat kualitas mayoritas atau 97,5 % dari total 482 laporankeuangan pemerintahdaerah (LKPD) masihburuk.

Menteri Dalam Negeri Gama-vvan Fawzi mengatakan pada tahun 2009 hanya 12 daerah atau 2,5% yang sudah membuat laporan keuangan dengan bagus dan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagian besar laporan keuangan pemerintah daerah masih mendapatkan opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat dan opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Menurut data BPK, LKPD yang mendapat opini WTP pada 2004 saat masih menggunakan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 mencapai 21 daerah dan pada tahun 2008 dengan menggunakan metode penyusunan pelaporan keuangan yang baru tinggal delapan daerah. Adapun daerah yang dicap WDP oleh BPK pada 2004 mencapai 249 daerah, naik menjadi 283 di tahun 2007 akhir penggunaan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, lalu turun menjadi 137 berdasarkan evaluasi sementara 2008 setelah menggunakan PP 24 tahun 2005.

Sementara LKPD yang memperoleh opini disclaimer pada 2004 tercatat tujuh daerah dan naik menjadi 14 daerah di 2008. Adapun LKPD dengan opini tidak wajar pada 2004 sebanyak sepuluh daerah, naik menjadi 59 di 2007 dan terakhir berdasarkan data sementara 2008 turun menjadi lima daerah

Kepala BPKP yang baru, Mardiasmo menyebutkan pihaknya akan menyiapkan formula praktis untuk membimbing 76 kementerian/lembaga agar laporan keuangannya memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada 2012. Dia mengatakan dari hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan 76 kementerian/lem-baga di tingkat pusat, sebanyak 40 instansi sudah berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian.

Sebanyak 28 instansi masih memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP), dan masih ada delapan kementerian/lemba-ga (K/L) yang mengantongi opini disclaimer atau tidak menyatakanpendapat dari BPK. "Pemerintah menargetkan seluruh K/L memperoleh opini WTP pada 2012. Kementerian yang sudah WTP akan dijaga agar tidak lengah, sedangkan yang masih disclaimer dan WDP harus segera ditingkatkan menjadi WTP," kata Mardiasmo yang baru dilantik menjadi kepala BPKP pada Selasa (13/06/2010) lalu.

Menurut Mardiasmo juga, BPKP tengah mengidentifikasi masalah yang dihadapi K/L yang menyebabkan laporan keuangannya masih disclaimer. BPKP juga akan segera berkoordinasi dengan BPK, sebagai auditor eksternal yang memeriksa laporan keuangan instansi pemerintah.

BPKP akan mengevaluasi temuan-temuan dan rekomendasi dari BPK untuk delapan laporan keuangan yang masih mengantongi opini disclaimer. Menurutnya, satu dari delapan instansi itu sudah berkoordinasi langsung untuk segera memperbaiki kesalahannya. Mardiasmo menyebutkan perbaikan laporan keuangan merupakan salah satu langkah dalam melakukan reformasi birokrasi.

Semoga dengan kepemimpinan Mardiasmo yang merupakan salah seorang tokoh begawan akuntansi publik di Indonesia ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dengan menjadikan BPKP bukan sebagai konsultan tetapi sebagai mitra kerja yang sejajar dengan pemerintah daerah, memberikan solusi atas hasil internal audit. Mudah-mudahan di pundaknya peran BPKP semakin ditingkatkan terutama dalam peningkatan SDM pemerintah daerah dalam penyusunan pelaporan yang masih rendah. Saya tahu beliau dan komitmennya terhadap peningkatan SDM saat beliau masih mengajar dan saya masih mahasiwanya. Semoga komitmen itu tidak berubah.

Keberadaan BPKP yang selama ini selalu dipertentangkan dengan beradaan BPK tidak lagi dipermasalahkan tetapi masing-masing memiliki kewenangan dan tanggungjawab sendiri. BPKP juga harus melepaskan baju “sebagai pemeriksa” seperti pada masa orde baru dulu, tetapi merubah paradigma berpikir menjadi institusi yang mengedepankan peningkatan SDM daerah.

BPKP harus melepaskan diri dari menjual produk, menjual jasa, tetapi ikut bertanggungjawab seperti Kementrian Dalam Negeri bertanggungjawab dalam peningkatan SDM di pemerintah daerah. Misalnya BPKP menjadi pusat pelatihan, menjadi pusat riset dan pengembangan teknik penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah bagi pemda terhadap berbagai perubahan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah sekarang ini dan pada masa depan.

Tidak ada komentar:

NASIONAL INTERNASIONAL
 





About Us | Disclaimer | Syarat dan Ketentuan | Pesan | RSS | Facebook | Twitter | Nasional | Internasional | ASEAN | Ekonomi | Pariwisata

Copyright © 2008. news.indonesianvoices.org - All Rights Reserved
Indonesian peoples thing..
Created by Group Link Website Published by Indonesian Voices
Meneruskan Semangat Bung Karno dan Bung Hatta