INTERNASIONAL NASIONAL

Jumat, 26 Februari 2010

Demokrasi Sudah Mahal Membentuk Budaya Buruk Pula

Oleh Rusman Danar

Hiruk-pikuk pengesahan APBD di daerah-daerah di Indonesia penuh dengan berbagai intrik dan lobi yang terkadang menyesakkan, bagi orang-orang yang idealis. Bagi anggota DPRD di Kabupaten atau Kota yang menjadi Badan Anggaran (Banang) atau dulunya disebut Panitia Anggaran (Panang) malah sebalinya, seakan pundi emas sudah dipegang kuncinya.

Ibarat memancing di air keruh, semakin keruh semakin asik bermain, mana yang bersih dan mana yang nakal tidak akan terlihat. Pada akhirnya kepentingan pribadi, kelompok, atau partai adalah yang nomor satu. Slogan kesejahteraan untuk rakyat, pendidikan gratis atau sebagainya hanya untuk menarik pemilih saja.

Sebuah permainan politik di daerah yang “nakal” sering kali di lakukan oleh oknum-oknum DPRD untuk mendapatkan proyek pemerintah daerah. Selain untuk pundi-pundi pribadi, juga untuk ongkos politik sebagai “setoran” kepada partainya, atau untuk sekedar “sawer-sawer” ke konstituennya. Inilah harga dari sebuah demokrasi yang harus dibayar oleh para politisi jika akan mencalonkan diri lagi. Dana pencalonan juga harus disiapkan dan tabungan untuk investasi jika nanti mencalonkan diri jadi Bupati, Walikota atau Gubernur. Membayar perahu khan mahal. Dana besar dapat perahu besar, dana kecil yang perahunya kecil juga. READ MORE...

1 komentar:

Nova Imoet mengatakan...

setiap orang di DPR maupun Pemda masing2 berusaha untuk mendaptkan keuntungan dari APBD

NASIONAL INTERNASIONAL
 





About Us | Disclaimer | Syarat dan Ketentuan | Pesan | RSS | Facebook | Twitter | Nasional | Internasional | ASEAN | Ekonomi | Pariwisata

Copyright © 2008. news.indonesianvoices.org - All Rights Reserved
Indonesian peoples thing..
Created by Group Link Website Published by Indonesian Voices
Meneruskan Semangat Bung Karno dan Bung Hatta