Oknum Antek Asing Kalau Ada yang Bilang Cuma Ada Sistem Ekonomi Liberal di Dunia

Menurut data BPS jumlah perusahaan yang benar-benar memberikan pekerjaan bagi rakyat Indonesia adalah pada sektor mikro, informal dan usaha kecil sebesar 71% tahun 2004. Ekonomi kita sebenarnya masih lebih mandiri. Wajar jika pemerintah sudah seharusnya untuk lebih memperhatikan masyarakat dengan prosentasi yang besar ini.

Ekonmi kerakyatan itu dalam arti yang praktis lebih memberikan porsi yang besar kepada masyarakt luas untuk mendapatkan hak dan kesempatan berusaha, mendapatkan haknya berdasarkan UUD 45 sebagai rakyat dari negara yang berasal dari pengusahaan kekayaan mineral yang dikelola negara, masyarakat luas baik sektor informal, UMKM, maupun menengah dan koorporat besar sama-sama mendapatkan akses modal yang sama dan adil.

Ekonomi kerakyatan melarang monopoli. Monopoli menguasai pasar secara keseluruhan dan menguasai usaha dari hulu sampai ke hilir yang menggurita.

Ekonomi kerakyatan itu bisa juga berupa proteksi terhadap import terhadap produk-produk yang sudah diproduksi didalam negeri, atau membatasi import pada khusus untuk kualitas tertentu dan segmen pasar tertentu. Contoh kesalahan pemerintah dalam masalah ini adalah pajak import susu yang hanya o%, sehingga pada akhirnya membunuh industri susu dalam negeri. Bukan industrinya saja yang keok, para peternak susu, industri rumah tangga pakan ternak juga keok semua. Berapa orang yang menganggur akibat kesalahan kebijakan ini?

Ekonomi kerakyatan itu bisa juga dengan mengefektifkan intermediasi perbankan kita ke seluruh dunia usaha, tidak kepada pengusaha rakyasasa (konglomerat) saja, tetapi juga kepada seluruh usaha mikro, UMKM, sektor informal, petani dan nelayan. Selama ini mereka ini tidak mendapatkan akses modal dari perbankan.

Ekonomi kerakyatan juga berlaku dalam skema kerjasama mutualisme antara pengusaha besar dan usaha kecil (sektor mikro). Contohnya industri mobil nasional yang diproduksi oleh perusahaan besar (bisa pengusaha nasional atau modal asing), dengan melibatkan usaha kecil dalam pembuatan skrup contohnya, pembuatan jok mobilnya, pembuatan, strir mobilnya seperti yang dilakukan di Jerman atau di Jepang sekarang ini.

Bisa juga berupa kepastian ketersediaan pupuk bagi petani pada saat mereka akan tanam benih, dan ketersediaan penampung hasil panen pada saat mereka panen dengan harga yang sesuai dan tidak merugikan petani. Pemerintah harus membatasi para tengkulak dengan adanya regulasi yang lebih pro kepada petani.

Ekonomi kerakyatan bisa juga berupa membatasi pasar modern atau mart-mart agar tidak masuk kepelosok, kampung-kampung, yang demikian menggurita sehingga mematikan pasar tradisional, warung-warung kecil, koperasi dan usaha rakyat lainnya. Pengaturan wilayah akses pasar bagi usaha koorporat retail besar harus dibatasi. Agar tidak membunuh pencarian nafkah dan memperbesar pengangguran.

Pro kerakyatan bisa berupa usaha Departemen Perdagangan untuk mendapatkan akses pasar diluar negeri untuk meningkatankan export dari hasil industri dalam negeri. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah China yang memperbesar akses pasar industri dalam negerinya.

Sebenarnya banyak sekali contohnya yang menjelaskan seperti apa ekonomi kerakyatan. Jelas secara aplikasinya praktek-praktek seperti ini akan lebih pro kepada masyarakat luas. Walaupun hal seperti ini tidak akan ada dalam pembahasan di Harvard (Gang pemikir Yahudi). Tetapi ini merupakan gagasan pikiran Prof. Mubyarto. Cendikiawan kita.

Pengalaman pembangunan ekonomi Indonesia yang dijalankan berdasarkan mekanisme pasar sering tidak berjalan dengan baik, khususnya sejak masa orde baru. Kegagalan pembangunan ekonomi yang diragakan berdasarkan mekanisme pasar ini antara lain karena kegagalan pasar itu sendiri, intervensi pemerintah yang tidak benar, tidak efektifnya pasar tersebut berjalan, dan adanya pengaruh eksternal.

Komitmen pemerintah untuk mengurangi gap penguasaan aset ekonomi antara sebagian besar pelaku ekonomi di tingkat rakyat dan sebagian kecil pengusaha besar (konglomerat), perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Hasil yang diharapkan adalah terciptanya struktur ekonomi yang berimbang antar pelaku ekonomi dalam negeri, demi mengamankan pencapaian target pertumbuhan (growth) (Gillis et al., 1987). Bahwa kegagalan kebijakan pembangunan ekonomi nasional masa orde baru dengan keberpihakan yang berlebihan terhadap kelompok pengusaha besar perlu diubah.

Sudah saatnya dan cukup adil jika pengusaha kecil –menengah dan bangun usaha koperasi mendapat kesempatan secara ekonomi untuk berkembang sekaligus mengejar ketertinggalan yang selama ini mewarnai buruknya tampilan struktur ekonomi nasional.

Hal yang masih kurang jelas dalam TAP MPR dimaksud adalah apakah perspektif pembangunan nasional dengan keberpihakan kepada usaha kecil-menengah dan koperasi ini masih dijalankan melalui mekanisme pasar?

Nampaknya kita semua berada pada pilahan yang dilematis. Mau meninggalkan mekanisme pasar dalam sistem ekonomi nasional atau ekonomi yang lebih populis, karena melihat kegagalan pasar akhir-akhir ini yang menyebabkan resisi dunia yang cukup dalam. Tetapi disisi lain negara kapitalis masih terus mengkampanyekan suatu sistem yang lebih menguntungkan mereka.

Di dalam negeri orang-orang yang sudah terlanjur makan "keju dari kooporat asing" juga ikut menghadang perubahan arah sistem ekonomi kita dengan mengatakan. "Eh Indonesia memang mau kemana lagi, khan sistem ekonomi cuma liberal saja?"

Neo Liberal Musuh Rakyat Indonesia

Semua orang tahu bahwa kemiskinan permanen yang diciptakan oleh sebuah sistem yang dinamakan neo liberal di Indonesia adalah akibat pemerintah lemah terhadap berbagai intervensi asing. Asing masih terus berupaya menguras mineral di Indonesia dengan hanya memberikan sedikit fee kepada pemerintah.

Seperti yang diungkapkan oleh Pengamat politik dari Universitas Paramadina Bima Arya Sugiarto bahwa intervensi politik juga kemungkinan akan terjadi secara halus pada pemilu presiden yang akan datang. Intervensi ini bisa melalui media massa. Maksud intervensi ini supaya misi neo liberal untuk tetap mempertahankan perusahaan pengekplorasi mineral asing di Indonesia tetap bertahan.

Bima Arya Sugiarto menilai selama ini SBY sebagai presiden juga dianggap lemah terhadap intervensi asing sehingga opini yang beredar di masyarakat, terdapat keterlibatan pihak asing atas terbentuknya pasangan SBY-Boediono.

Opini masyarakat sekarang ini beredar mengenai paham neoliberal pada pasangan SBY-Budiono.

Selain Bima, Pendiri Negarawan Center Johan Silalahi juga ikut menilai bahwa jika sampai pasangan Capres dan Cawapres SBY-Boediono terpilih, maka kebijakan asing, intervensi asing, penguasaan asing di Indonesia akan semakin merajalela seperti yang dikutif dari kantor berita Antara.

Walaupun paham ini jelas sudah terbukti mengalami kebangkrutan, tetapi masih banyak pihak yang berupaya untuk tetap mempertahankan sistem ini. Seperti dalam pertemuan negara-negara G-20 dalam The London Summit akan segera diselenggarakan pada tanggal 1 – 2 April 2009 yang berupaya untuk kembali membangun sistem yang rapuh ini.

Forum 20 pemimpin negara-negara maju dan berkembang tersebut punya banyak tawaran. Beberapa pihak pun akhirnya berharap banyak akan adanya solusi berbagai macam krisis melalui forum ini.

Namun karena secara garis besar masih tetap dalam kerangka kebijakan kapitalisme-neoliberal, tawaran dan harapan sepertinya akan jauh api dari panggang.

Pertama, G-20 tidak memiliki legitimasi sebagai forum pengambilan keputusan untuk rakyat di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Jikapun ini bisa terjadi hanya berupa intervensi. Demikian juga terhadap negara-negara miskin dan berkembang lainnya.

Kedua, Ada kemungkinan negara-negara akan memperalat negara-negara berkembang dalam pertemuan G-20 untuk merevitalisasi Putaran Doha Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan pembukaan investasi dalam rangka eksploitasi kekayaan alam negara berkembang dan perdagangan karbon/offset dalam penyelesaian krisis. Sebagai bagian dari masalah krisis global, terutama krisis pangan, mekanisme pasar dalam WTO sudah sejak lama diprotes oleh rakyat di seluruh dunia.

Hal tersebut telah menimbulkan:
1) Ketergantungan yang sangat besar terhadap pasar internasional;
2) Eksploitasi secara besar-besaran sumber daya perikanan negara-negara berkembang via negosiasi NAMA (Non-Agriculture Market Access);
3) Subsidi domestik dan ekspor yang tidak adil dan merusak pasar domestik;
4) Keuntungan sejumlah perusahaan transnasional (TNCs) besar pertanian, pemerintah negara sponsornya, serta spekulator di pasar internasional pangan dan pertanian.

Ketiga, Pertemuan G-20 besar kemungkinan akan mempromosikan utang baru bagi negara-negara berkembang melalui reformasi Lembaga Keuangan Internasional (IFIs). Hal ini jelas akan kembali membangun "sistem lintah darat" dengan agenda menguatkan kembali peran Bank Dunia dan IMF dalam penyebaran utang luar negri yang semakin memiskinkan negara-negara berkembang.

Kesejahteraan rakyat Indonesia semakin jauh jika kita kembali ke masa lalu yang suram. Jadi bisa dikatakan bahwa neo liberal adalah musuh negara-negara miskin dan berkembang seperti Indonesia.

ASEAN Akan Memproduksi Sendiri Antivirus H1N1

Penularan dan kemungkianan terjadinya pandemik flu babi menyebabkan para Menteri Kesehatan negara-negara anggota ASEAN dalam pertemuan tingkat pejabat senior mempertimbangkan untuk memproduksi sendiri anti virus tersebut untuk penjegahan pandemi pada masa yang akan datang.

Mekanisme kerjasama negara-negara ASEAN yang berupaya untuk meningkatkan cadangan antivirus untuk memastikan bahwa seluruh warga ASEAN plus tiga memiliki akses yang lebih pasti untuk mendapatkan obat-obatan dalam usaha menghadang penyebaran virus H1N1 tersebut.

Dalam pertemuan tersebut para menteri kesehatan ASEAN melakukan diolog dengan menggunakan teknologi teleconfrence dengan Organisasi Kesehatan Dunia, Bank Dunia dan Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AS mengenai perkembangan penyebaran virus flu babi, H1N1.

Nelson Mandela : AS Merupakan Negara Perusak Perdamaian dan Keamanan Dunia

Upaya-upaya perdamaian dunia yang diharapkan oleh komunitas perdamaian seperti Green Peace, United For Peace and Justice, dan sebagainya ternyata dalam aksi dan penentangannya terhadap perang dan hegemoni imperialisme dunia harus berhadap-hadapan dengan negara-negara seperti AS atau Israel.

Setelah Irak dan Afghanistan hancur, AS sekarang sudah mulai melakukan berbagai aksi penyerangan di berbatasan Pakistan – Afghanistan. Bahkan berbagai serangan udara sudah jauh masuk ke wilayah Pakistan yang memicu kemarahan Pemerintah Pakistan dan rakyatnya.

Pelbagai komplik di berbagai belahan dunia, selalu saja disebabkan oleh upaya hegemony AS untuk selalu menempatkan kepentingannya dalam berbagai rupa. Baik kepentingan ekonomi, energi, pengaruh politik, penjualan senjata dan militer.

Wajar saja jika seorang Nelson Mandel Presiden Afrika Selatan (Afsel) berpendapat bahwa AS merupakan negara perusak perdamain dan keamanan dunia seperti yang dikutip dari berita di Harian Umum Pelita.

Tokoh dan sejarawan Indonesia juga yang mengajar di Univeristas Negeri Pada Amir Benson berpendapat yang sama bahwa AS merupakan musuh perdamaian paling berbahaya di muka bumi, karena selalu memicu perang dalam upaya mempertahankan hegemoninya.

"AS yang merasa 'super power' tersebut berusaha menggunakan kemampuan dan keunggulan teknologi militernya untuk mempertahankan dominasinya, dengan membentuk imperium-imperium baru melalui tindakan kekerasan," ujarnya di Padang, Sumatera Barat, Jumat (13/9) seperti yang dikutip dari Harian Umum Pelita.

Media Massa Indonesia Sudah Berperan Sebagai Hakim

Media massa di Indonesia sudah banyak yang melakukan berbagai upaya publikasi dengan motif “penuduhan” yang justru sering kali telah mendahului penyidik dari kepolisian.

Sebagai contoh penyiar dari stasiun TO yang bernama NT dalam diskusi pada malam hari dengan pihak pengacara Antasari. Ia berkata ”Antasari khan sudah jelas bersalah!”. Kemudian ia buru-buru berkata maksudnya saksi-saksi yang menyatakan AA bersalah, tetapi juga tidak menjelaskan saksi yang mana dan bagaimana saksi itu bersaksi. Cara-cara seperti ini sering sekali menjadi kebiasaan dalam berbagai diskusi yang membahas Kasus AA.

Saya yakin ia juga belum begitu mengerti dengan berbagai penjelasan saksi tersebut karena memang perkara ini belum disidangkan. Jadi ini memang aneh dan lucu. Ternyata media masa Indonesia sudah keluar dari kode etiknya.

Hal-hal seperti itu sering dilakukan oleh media masa lainnya baik elektronik maupun media cetak yang mengesankan bahwa AA sudah jelas bersalah.

Koordinator pengacara Antasari, Juniver Girsang SH mengatakan, ada skenario besar di balik dikaitkannya Antasari dengan kasus pembunuhan Nasarudin.

Menurut Girsang, ada pihak lain yang mengarahkan agar Antasari jadi tersangka.

Skenario itu, katanya, juga terlihat dari arus berita di media massa yang terlihat sudah berlebihan. Menurut dia, pihaknya merasa, kadang media massa mendahului penyidik.

"Ada pula media massa yang menyebutkan Antasari menjadi tersangka," katanya.

Menurut dia, Antasari belakangan ini banyak mengungkap kasus besar menyangkut korupsi. Maka, katanya, ada pihak lain yang tidak menghendaki sepak terjang Ketua KPK itu terus berjalan.

Upaya Untuk Menggembosi KPK Secara Sistematis

Upaya pemberantasan korupsi harus kita dukung dan menjadi indikator bagi keberhasilan rezim pemerintahan sekarang dan yang akan datang. Semua masyarakat dan elemennya harus mendukung usaha perbaikan kualitas pemerintahan dengan aparatur yang bersih. Baik aparat di Legislatif, Eksekutif dan maupun di Yudikatif.

Beberapa anggota Komisi III DPR beberapa waktu lalu meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan dan penuntutan selama belum ada pengganti Antasari Azhar. Hal ini jelas dalam upaya menggembosi instisusi KPK agar ”impoten”.

Hal ini disinyalir sebagai bentuk ketakutan anggota Dewan kasusnya diobok-obok KPK lagi. "Ada orang-orang di DPR yang takut tanpa Antasari kasus lama di DPR akan diangkat lagi oleh KPK," Hamid Chalid dari Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI).

"Mereka maunya kan membunuh, sudah lama DPR mau membunuh KPK," ujar Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman seperti yang dikutif dari detikcom, Jumat (8/5/2009).

Boyamin menilai, belum disahkannya Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) merupakan cermin dari sikap DPR yang tidak ingin KPK bekerja dengan baik.

Menurutnya pula, DPR terlalu berlebihan menyikapi penahanan Antasari sehingga harus mempengaruhi kinerja KPK. "Ini kan urusan pribadi Antasari. Kecuali Antasari menerima suap, itu baru KPK bisa dibekukan. Persoalan ini sama sekali tidak terkait dengan KPK," tandasnya.

Terhadap permintaan DPR agar KPK penghentikan penyidikan sementara hingga pimpinannya lengkap, menurut Hamid, KPK tidak usah gentar dan mengabaikan permintaan DPR itu. Komisi ini harus tetap bekerja dan memberantas korupsi sesuai amanat undang-undang.

"KPK tidak usah dengarkan hal itu, cuekin saja. Masyarakat tetap mendukung KPK sepenuhnya," katanya.

Menurut Hamid, masyarakat akan menghukum anggota DPR yang mencoba mengerdilkan kerja KPK. Apalagi sebentar lagi menjelang pemilihan presiden.

Untuk menggantikan Antasari Azhar sebagai ketua KPK harus melalui sebuah proses sesuai Undang-Undang. Seperti yang dijelaskan Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana, di Jakarta, Sabtu, mengatakan setelah surat pemberitahuan resmi dari Mabes Polri itu diterima, maka Presiden segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk memberhentikan sementara Antasari dari jabatan Ketua KPK.

"Jika sudah ada pemberitahuan atau surat resmi dari kepolisian, yaitu pihak yang berwenang menyidik kasus AA, maka Presiden akan mengeluarkan Keppres pemberhentian sementara," jelas Denny.

Hal itu, menurut dia, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Pasal 32 ayat 2 UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur bahwa pimpinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana kejahatan diberhentikan sementara dari jabatannya melalui keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden.

Kegagalan Diplomasi AS di Amerika Latin

Oleh Sumari Hasan

Kita tahu selama ini AS demikian tidak adil terhadap negara-negara di Amerika Latin. Hal-hal yang dilakukan AS disana seperti pengambilan wilayah, perebutan pangkalan militer Kuba – Guantanamo, embago ekonomi ke Kuba, Bolivia, Venejuela dan Ekuador menjadi bukti kegagalan diplomasi AS di negara-negara Amerika Latin tersebut. Harga diri bangsa Amerika Latin yang merasa dikucilkan ini, bangkit dan memunculkan rasa persaudaraan senasib antar negara-negara di kawasan ini.

Hugo Chaves yang menjadi pemimpin kawasan ini bagi bangsa-bangsa Amerika Latin yang merasa tertindas barat dan selalu mendapat tekanan-tekanan rezim Bush dan juga negara-negara barat. Sebagai biang diktator, sebagai pelanggar HAM dan sebagainya malah semakin banyak mendapat simpati.

Hugo Chaves yang dekat dengan Castro ini juga mendapat dukungan dari negara tetangganya seperti Presiden Blivia Evo Morales, Presiden Chile Michelle Bachelet, Presiden Ekuador Rafael Correa, Presiden Nikaragua ayng mantan pemimpin gerilyanya yang menjadi musuh besar AS, Daniel Ortega.

Masa sulit kawasan ini sangat terasa pada masa rezim Bush, juga sebenarnya semua rezim pimimpin AS. Inilah yang menjadi cikal bakal pendekatan negara-negara dikawasan ini ke Rusia, China dan Iran. Hubungan diplomatik sangat hangat bersahabat dan tulus lebih terasa di negara-negara ini. Sehingga kerjasama ekonomi dan keamanan terjalin dengan baik. Kita bisa buktikandari persenjataan negara-negara Amerika Latin sebagian besar adalah dari Rusia atau China, juga Iran.

Hubungan itu bagi pemerintahan Obama sekarang ini sangat mengganggu bagi kepentingan AS, sehingga diplomasi AS di Amerika Latin berubah 180 derajat. Untuk membuka jalan buntu ini Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden Sabtu mengatakan AS tidak akan lagi "mendikte secara sepihak" pada Amerika Latin dan hubungan dengan negara-negara kawasan itu memasuki era baru baru.

"Waktu AS mendikte secara sepihak, saat di mana kami hanya berbicara dan tidak mendengarkan akan berakhir," kata Biden di Santiago setelah melakukan diskusi dengan sejumlah pemimpin Amerika Latin dalam satu konferensi di daerah wisata pantai Chile.

Kunjungan lima hari Biden untuk menemui para pemimpin di kawasan itu, termasuk persinggahan kedua di Costa Rica, bertujuan untuk membuka jalan bagi Presiden Barack Obama, yang menurut rencana akan menghadiri KTT Amerika bulan depan di Trinidad dan Tobago.

"Kita sedang bersaing untuk meraih perhatian dan hubungan paling tidak bersaing denganRusia, China dan Iran," ujar Hillary, dan AS punya kepentingan dengan semua negara di kawasan ersebut.

Presiden Obama merasa bahwa kawasan ini sudah terlalu lama ditinggalkan dan hampir tidak ada kemajuan diplomatik selama satu dekade lebih. Ia berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Amerika Latin termasuk Venezuela. Tetapi apakah hubungan ini tulus? Sulit untuk menjawab ya, karena secara politik, ekonomi, dan banyak hal lainnya sangat berbeda. Kedekatan wilayah tidak menjamin hal ini. Sejarah bangsa-bangsa Amerika Latin terlalu sedih untuk selalu bersama tetangganya, AS.