INTERNASIONAL NASIONAL

Selasa, 17 November 2009

RUU Rahasia Negara VS Good Government Governance

Oleh Heri Hidayat Makmun

Upaya reformasi birokrasi pemerintahan agar mencapai pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan sebagai manifestasi kewajiban pemerintah terhadap hak-hak rakyat sipil untuk mendapatkan informasi dan memberikan ruang bagi partisipasi masyarkat untuk menyampaikan aspirasinya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah, sedang dan atau akan dijalankan, tidak dapat dilepaskan dari tata kelola sistem pemerintahan yang baik (good government governance).

World Bank memberikan definisi governance sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”. Sementara United Nation Development Program ( UNDP ) mendefinisikan governance sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Mardiasmo dalam bukunya akunting sektor publik mendefinisikan pengertian governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. ( Mardiasmo, Tahun : 2002, hal : 17 )

Dari definisinya World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan admninistratif dalam pengelolaan negara. Jika mengacu pada program World Bank dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance. Pengertian Good Governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik.

World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggarakan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sesuai dengan prinsif demokrasi dan pasar yang efesien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. ( Mardiasmo, 2002, hal : 18 ).

Menurut UNDP karakteristik untuk mencapai good governance sebagai berikut, yaitu:
a)Participation, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
b)Rule of law, kerangak hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
c)Transparency, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Dengan mengembangkan teknologi informasi sehingga informasi yang seharusnya diketahui oleh publik dapat diakses oleh masyarakat.
d)Responsiveness, lembaga- lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.
e)Consensus orientation, dalam menentukan kebijakan pemerintah berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
f)Equity, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan kedilan.
g)Efficiency and Effectiveness, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
h)Accountability, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
i)Strategic vision, penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

Sayangnya usaha untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik ini berbenturan dengan berbagai kebijakanyang dilakukan saat reformasi terjadi terutama pada beberapa tahun akhir-akhir ini.

Upaya kejujuran dalam penggunaan uang rakyat/negara yang dipergunakan pejabat yang disalurkan melalui mekanisme APBN yang semula dilakukan secara tranparan tampaknya akan ditimpa oleh rencana dikeluarnya RUU Rahasia Negara yang justru memiliki semangat yang bertentangan dengan penataan kepemerintahan yang baik tersebut.

Usaha menutup informasi kepada masyarakat tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pejabat Negara pada akhirnya berlari jauh dari tata kelola pemerintahan yang baik itu.

Semangat reformasi yang semula untuk mendirikan suatu tatanan pemerintahan yang lebih baik menjadi anti klimak pada masa pemerintahan sekarang ini menjadi semangat untuk menjauh dari usaha penataan pemerintahan yang baik itu.

Seperti yang terjadi akhir-akhir ini sejumlah tokoh pers yang tergabung dalam Masyarakat Pers Indonesia menolak pengesahan RUU tentang Rahasia Negara yang dinilai bisa menghapus berbagai capaian penting dalam UU tentang Kebebasan Informasi Publik (KIP).

Tokoh-tokoh pers yang menyampaikan sikapnya kepada Komisi I DPR 2004-2009 lalu di Gedung DPR di antaranya Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara, Ketua Umum PWI Margiono, Ketua Umum AJI Nezar Patria, Ketua Umum IJTI Imam Wahyudi, Direktur Eksekutif SPS Pusat Asmono Wikan, Ketua Forum Pemantau Informasi Publik Wina Armada dan Ketua Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia Kukuh Sanyoto.

Para kuli tinta ini menganggap bahwa apabila RUU Rahasia Negara tetap dipaksakan disahkan pada September-Oktober 2009 tanpa sungguh-sungguh memperhatikan harmonisasi dengan prinsip-prinsip demokrasi dan good governance, maka UU tersebut hanya akan memicu kontroversi nasional yang tidak kondusif bagi citra presiden dan DPR.

Pemerintahan dan DPR saat ini akan dicap memberikan warisan yang buruk kepada bangsa Indonesia apabila RUU ini akan terus digulirkan dan di bahas lagi pada DPR baru sekarang ini dimana pihak kualisi pemerintah menguasai secara mayoritas kursi-kursi di DPR.

Pemberhentian sementara oleh pemerintah pembahasan RUU tersebut pada anggota DPR 2004 -2009 lalu jelas memang sudah direncanakan, karena komposisi suara di DPR jelas akan menolak RUU tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi I Theo Sambuaga DPR 2004 – 2009 dalam suatu pertemuan bahwa akan menjamin tidak akan ada pasal-pasal yang mengekang kebebasan pers yang akan lolos dalam RUU Rahasia Negara.
Sayangnya pemerintah sekarang pintar, karena rencananya akan menggulirkan lagi RUU itu pada DPR sekarang ini yang diperkirakan akan melancarkan ter-Undang-Undangkannya RUU tersebut sangat besar.

Hal lain yang perlu dicatat bahwa usaha pembungkaman publik atas informasi yang penting itu akan menjadi citra buruk di dunia internasional, bahwa Indonesia akan dianggap sama dengan Negara seperti Korea Utara atau Kambojo yang merupakan Negara rejim militer.

Pemerintah Indonesia juga akan dianggap negara yang mengesahkan RUU Rahasia Negara yang tidak sesuai dengan standar internasional tentang "right to know and state secrecy". Pertentangan arus antara semangat menuju good government governance dengan semangat untuk menegakkan kekuasaan pada akhirnya akan terjadi jika ketulusan pemerintah memang belum ada.

Apakah hak rakyat untuk mendapatkan informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia akan dengan mudahnya dipatahkan RUU Rahasia Negara hanya untuk menutup-nutupi keburukan yang terjadi?

2 komentar:

rumah blogger mengatakan...

itu hanya cara pemerintah bersama-sama dengan DPR untuk menutupi kebobrokan mereka, alasan pemerintah dan DPR sudah basi bagi rakyat indonesia

sabirinnet mengatakan...

hanya akal-akalan saja mas, untuk menutupi kasus mereka.

NASIONAL INTERNASIONAL
 





About Us | Disclaimer | Syarat dan Ketentuan | Pesan | RSS | Facebook | Twitter | Nasional | Internasional | ASEAN | Ekonomi | Pariwisata

Copyright © 2008. news.indonesianvoices.org - All Rights Reserved
Indonesian peoples thing..
Created by Group Link Website Published by Indonesian Voices
Meneruskan Semangat Bung Karno dan Bung Hatta