INTERNASIONAL NASIONAL

Sabtu, 14 November 2009

KPI Mencoba Membungkus Bau Kentut

Oleh Sumantiri B. Sugeo

Berbagai mafia peradilan yang mengemuka akhir-akhir ini bukanlah, sebuah kejadian yang memang baru terjadi hari ini, tetapi memang sudah terjadi dari sejak lama akibat buruknya kualitas penegakan hokum kita, tanpa memperhatikan rasa keadilan masyarakat.
Berbagai okmun yang bermain contohnya dalam kasus KPK vs Polri yang mencerminkan betapa pejabat public di ranah hokum tersebut gambang di adu domba oleh berbagai oknum yang sekarang sedang trend dengan istilah “makelar kasus” (markus).

Tata kelola pemerintahan yang baik dengan menuntut agar pemerintahan dapat berjalan secara adil, transparansi dan demokratis. Harus berlawanan dengan upaya-upaya sebagian pihak untuk menutup pintu informasi public. Pembungkaman masyarakat dilakukan dengan tidak memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat luas.

Di sisi lain kalangan jurnalis yang berkeinginan untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya untuk dipersembahkan oleh masyarakat berusaha untuk menyajikan berbagai informasi yang bersifat umum, layak dan bernilai berita ke ruang public. Pencerdasan dengan informasi yang jujur kepada khalayak ramai meningkatkan semangat transparansi itu.

Sayangnya pemerintah masih berupaya untuk kembal ke cara-cara lama dengan sedikit-demi sedikit menutup kembali ruang public tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang berniat akan melarang semua penayangan secara langsung dari ruang sidang terhadap semua kasus persidangan di Tanah Air, seperti yang disampaikan oleh Ketua KPI Sasa Djuarsa Senjaja di Gedung DPR di Jakarta, Rabu (11/11) mengatakan, pihaknya akan menata ulang liputan langsung stasiun televisi dari ruang sidang pengadilan. Menurutnya, liputan langsung stasiun televisi hanya boleh menyiarkan wawancara dengan majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan kuasa hukum, pada saat menjelang dan sesuai jalannya sidang.

Direktur Eksekutif Indonesia Legal Resources Center (ILRC) Uli Parulian Sihombing, mengatakan, larangan menggelar siaran langsung persidangan melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Seperti yang dikutip dari Kompas (14/11/2009),

Ia menjelaskan, Pasal 153 Ayat (3) KUHAP menyatakan, untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Berarti, ujar dia, sudah jelas bahwa semua sidang terbuka untuk umum dan bisa mendapatkan liputan media secara langsung kecuali dalam beberapa kasus. "Kasus yang tertutup adalah kasus terkait anak-anak dan tentang kesusilaan," katanya.

Mengapa KPI demikian cepat bereaksi dalam kasus ini? Biasanya diam saja atau lambat sekali kalau ada pelanggaran tayangan yang dilakukan oleh televise di tanah air. Apalagi kita tahu sebentar lagi kasus Bank Century tentu akan ramai ditayangkan di televise, seperti ramainya penayangan kasus Antasari dan kasus Bibit Chandra. Padahal di Amerika Serikat contohnya penayangan di ruang sidang adalah hal biasa, bahkan ada televise yang khusus hanya menyelenggarakan berbagai sidang.

Saya khawatir jika pihak KPI takut jika masyarakat akan tahu bagaimana kwalitas dari penegakan hukum kita yang kurang memperhatikan rasa keadilan. Padahal jika informasi kepada public berusaha untuk di tutup, maka hal ini justru akan menjadi pertanyaan public. Apalagi jika sidang itu bersifat terbuka untuk umum. Jangan-jangan wartawan juga suatu saat akan dilarang masuk ke ruang sidang? Entah sadar atau tidak, bau kentut itu jika ditutupi maka akan tercium juga.

4 komentar:

Rihar Diana(dhana) mengatakan...

salam sahabat
wah liat judulnya aja kayaknya seru apalagi bacanya..he..he..btw memang agak susah ya bila tidak serasi dengan jalannya hukum yang berlaku..thnxs n good luck

Anonim mengatakan...

Kembali ke zaman orba dimana hal2 yang berkaitan dengan korupsi pejabat harus di tutup-tutupi... nasib bangsa ku???????!!!!...

Munir Ardi mengatakan...

nggak tahu deh kenapa akhir-akhir ini ruwet banget keadaan

alkatro mengatakan...

nice post .. keadilan sepertinya masih menjadi barang mahal di negeri ini.. kentut kucing saja bau apalagi kentut buaya ya? he he

NASIONAL INTERNASIONAL
 





About Us | Disclaimer | Syarat dan Ketentuan | Pesan | RSS | Facebook | Twitter | Nasional | Internasional | ASEAN | Ekonomi | Pariwisata

Copyright © 2008. news.indonesianvoices.org - All Rights Reserved
Indonesian peoples thing..
Created by Group Link Website Published by Indonesian Voices
Meneruskan Semangat Bung Karno dan Bung Hatta