INTERNASIONAL NASIONAL

Rabu, 02 September 2009

Apakah Pemerintah Mengayomi dan Melindungi Teroris Ekonomi?

Teror itu tidak hanya dalam segi fisik tetapi juga ada terror yang jauh lebih berbahaya, yaitu terror dalam bentuk penghancuran ekonomi suatu Negara. Teror fisik yang dilakukan oleh “sontoloto” Nurdin M Top “kiriman” Malaysia itu memang berbahaya, tapi hanya memberikan dampak terror fisik yang sebenarnnya tidak cukup luas.

Penghancuran ekonomi suatu Negara jauh akan lebih menyengsarakan rakyat secara keseluruhan. Dampaknya lebih terasa bagi rakyat banyak. Bahkan jika kita lihat area pesebarannya teror ekonomi lebih luas dibandingkan teror fisik. Teror ekonomi dapat menyebabkan sebuah negara lumpuh total.

Kita bisa lihat ekonomi Amerika Serikat yang lumpuh total akibat kejahatan ekonomi yang dilakukan hanya segelintir orang yang tamak dalam bidang perbankan. Hancur satu berbankan kemudian menimbulkan efek domino kemana-mana yang membuat perbankan lain juga rontok. Dilanjutkan dengan perusahaan-perusahaan raksasanya yang ikut bangkrut.

Masih kuat sekali dalam ingatan kita betapa kebijakan BLBI yang secara luar biasa merugikan Negara dan rakyat. Melalui APBN kita harus bayar semua itu dalam jangka panjang. BLBI yanya dinikmati oleh segelintir teroris ekonomi, yang sampai sekarang tidak akan ditangkap. Teroris ekonomi dianggap sebagai orang baik. Bahkan pernah diundang ke istana presiden dengan karpet merah. Luar biasa.

Dalam kasus Bank Century juga demikian, pemerintah dalam hal ini Depkeu, LPS dan BI dengan sengaja memberikan kucuran dana 6,7 Triliun dengan begitu mudahnya. Walaupun mereka tahu bahwa apa yang dilakukan teroris ekonomi itu adalah “perampokan banknya sendiri.” Setelah pura-pura bangkrut maka bantuan datang. Hal ini dilakukan pada akhir tahun 2008 sampai pertengahan 2009 ini.

Terorisme ekonomi harus segera diungkap, KPK dan BPK harus cepat bergerak. Akan bagus sekali jika usul Ketua Komite Tetap Perdagangan Dalam Negeri KADIN, Bambang Soesatyo meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dilibatkan untuk menelusuri aliran dana bank Century. Seperti yang dilansir Antara. (1/09/2009).

Menurut Bambang, dilibatkannya PPATK penting untuk mengetahui kemana saja dana bank Century tersebut mengalir. Masalah ini jelas memperburuk citra perbankan tanah air.

Banyak pertanyaan yang bergayut mengapa kita harus terpersok dalam lubang yang sama lebih dari satu kali? Mengapa setalah kasus BLBI masih harus ada kasus Bank Century? Dengan kejadian dan waktu yang berbeda tetapi dengan sikap pemerintah yang sama. Ini menunjukkan kebodohan kita.

Hal ini yang membuat kita khawatir jangan-jangan pada masa yang akan datang hal seperti ini akan terjadi lagi. Teroris ekonomi yang lain akan berbuat yang sama, “Pura-pura bangkrut untuk dapat suntikan dana.”

Semboyan kita ingin menjalankan good governance tetapi mengapa kasus yang sedemikian besar membumihanguskan uang masyarakat ini tidak dilakukan secara transparan. Pemerintah hanya melaporkan kepada DPRD dalam hal ini adalah Komisi XI DPR bahwa akan menyuntikkan dana sebesar Rp. 1,3 Triliun, tetapi mengapa dalam pelaksanaannya melakukan penyuntikan dana kepada Bank Century yang mencapai Rp6,7 triliun. Ini jelas pembohongan publik.

Masyarakat amat sangat dirugikan. Kita ketahui bahwa dana di LPS itu adalah dana masyarakat yang dijaminkan perbankan ke LPS. Walaupun bukan dana APBN. Di dalam UU tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Perpu Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), memang betul Menkeu, BI dan LPS sudah diberikan mandate untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan perbankan, tetapi tidak harus dengan menyuntikkan dana masyarakat kepada Bank Century sebesar sebesar 6,7 triliun itu.

Sebenarnya pada 18 Desember 2008, DPR juga telah menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) sebagai payung hukum dari penyelamatan, karena kita sudah berpengalaman pahit dengan kasus BLBI.

Menteri Keuangan Sri Mulyani berulang kali mengatakan penyelamatan terhadap bank kecil itu telah sesuai dengan peraturan, tetapi mengapa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah mengucurkan dana sebesar Rp6,7 triliun kepada Bank Century atas rekomendasi pemerintah dan Bank Indonesia. Padahal, dana yang disetujui DPR hanya sebesar Rp1,3 triliun?

Dalam perpu itu pemerintah, BI dan LPS lebih ditekankan untuk melakukan pengawasan kepada perbankan, tetapi mengapa mereka membiarkan pemilik Bank Century melakukan kecurangan? Disini masalahnya.

Sikap pemerintah yang membantu teroris ekonomi inilah yang sebenarnya menjadi pertanyaan public. Wajar saja public melakukan ini karena dana Rp. 6,7 Triliun itu luar biasa besar. Kepada teroris fisik pemerintah begitu tegas, tetapi mengapa kepada teroris ekonomi sangat mengayomi dan melindungi? Mengapa? Bukankah maksud perpu itu sebenarnya untuk melindungi kepentingan masyarakat? Apa ada udang dibalik batu?

Tidak ada komentar:

NASIONAL INTERNASIONAL
 





About Us | Disclaimer | Syarat dan Ketentuan | Pesan | RSS | Facebook | Twitter | Nasional | Internasional | ASEAN | Ekonomi | Pariwisata

Copyright © 2008. news.indonesianvoices.org - All Rights Reserved
Indonesian peoples thing..
Created by Group Link Website Published by Indonesian Voices
Meneruskan Semangat Bung Karno dan Bung Hatta