INTERNASIONAL NASIONAL

Jumat, 08 Mei 2009

Upaya Untuk Menggembosi KPK Secara Sistematis

Upaya pemberantasan korupsi harus kita dukung dan menjadi indikator bagi keberhasilan rezim pemerintahan sekarang dan yang akan datang. Semua masyarakat dan elemennya harus mendukung usaha perbaikan kualitas pemerintahan dengan aparatur yang bersih. Baik aparat di Legislatif, Eksekutif dan maupun di Yudikatif.

Beberapa anggota Komisi III DPR beberapa waktu lalu meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan dan penuntutan selama belum ada pengganti Antasari Azhar. Hal ini jelas dalam upaya menggembosi instisusi KPK agar ”impoten”.

Hal ini disinyalir sebagai bentuk ketakutan anggota Dewan kasusnya diobok-obok KPK lagi. "Ada orang-orang di DPR yang takut tanpa Antasari kasus lama di DPR akan diangkat lagi oleh KPK," Hamid Chalid dari Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI).

"Mereka maunya kan membunuh, sudah lama DPR mau membunuh KPK," ujar Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman seperti yang dikutif dari detikcom, Jumat (8/5/2009).

Boyamin menilai, belum disahkannya Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) merupakan cermin dari sikap DPR yang tidak ingin KPK bekerja dengan baik.

Menurutnya pula, DPR terlalu berlebihan menyikapi penahanan Antasari sehingga harus mempengaruhi kinerja KPK. "Ini kan urusan pribadi Antasari. Kecuali Antasari menerima suap, itu baru KPK bisa dibekukan. Persoalan ini sama sekali tidak terkait dengan KPK," tandasnya.

Terhadap permintaan DPR agar KPK penghentikan penyidikan sementara hingga pimpinannya lengkap, menurut Hamid, KPK tidak usah gentar dan mengabaikan permintaan DPR itu. Komisi ini harus tetap bekerja dan memberantas korupsi sesuai amanat undang-undang.

"KPK tidak usah dengarkan hal itu, cuekin saja. Masyarakat tetap mendukung KPK sepenuhnya," katanya.

Menurut Hamid, masyarakat akan menghukum anggota DPR yang mencoba mengerdilkan kerja KPK. Apalagi sebentar lagi menjelang pemilihan presiden.

Untuk menggantikan Antasari Azhar sebagai ketua KPK harus melalui sebuah proses sesuai Undang-Undang. Seperti yang dijelaskan Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana, di Jakarta, Sabtu, mengatakan setelah surat pemberitahuan resmi dari Mabes Polri itu diterima, maka Presiden segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk memberhentikan sementara Antasari dari jabatan Ketua KPK.

"Jika sudah ada pemberitahuan atau surat resmi dari kepolisian, yaitu pihak yang berwenang menyidik kasus AA, maka Presiden akan mengeluarkan Keppres pemberhentian sementara," jelas Denny.

Hal itu, menurut dia, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Pasal 32 ayat 2 UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur bahwa pimpinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana kejahatan diberhentikan sementara dari jabatannya melalui keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden.

Tidak ada komentar:

NASIONAL INTERNASIONAL
 





About Us | Disclaimer | Syarat dan Ketentuan | Pesan | RSS | Facebook | Twitter | Nasional | Internasional | ASEAN | Ekonomi | Pariwisata

Copyright © 2008. news.indonesianvoices.org - All Rights Reserved
Indonesian peoples thing..
Created by Group Link Website Published by Indonesian Voices
Meneruskan Semangat Bung Karno dan Bung Hatta