Neo Liberal Musuh Rakyat Indonesia

Semua orang tahu bahwa kemiskinan permanen yang diciptakan oleh sebuah sistem yang dinamakan neo liberal di Indonesia adalah akibat pemerintah lemah terhadap berbagai intervensi asing. Asing masih terus berupaya menguras mineral di Indonesia dengan hanya memberikan sedikit fee kepada pemerintah.

Seperti yang diungkapkan oleh Pengamat politik dari Universitas Paramadina Bima Arya Sugiarto bahwa intervensi politik juga kemungkinan akan terjadi secara halus pada pemilu presiden yang akan datang. Intervensi ini bisa melalui media massa. Maksud intervensi ini supaya misi neo liberal untuk tetap mempertahankan perusahaan pengekplorasi mineral asing di Indonesia tetap bertahan.

Bima Arya Sugiarto menilai selama ini SBY sebagai presiden juga dianggap lemah terhadap intervensi asing sehingga opini yang beredar di masyarakat, terdapat keterlibatan pihak asing atas terbentuknya pasangan SBY-Boediono.

Opini masyarakat sekarang ini beredar mengenai paham neoliberal pada pasangan SBY-Budiono.

Selain Bima, Pendiri Negarawan Center Johan Silalahi juga ikut menilai bahwa jika sampai pasangan Capres dan Cawapres SBY-Boediono terpilih, maka kebijakan asing, intervensi asing, penguasaan asing di Indonesia akan semakin merajalela seperti yang dikutif dari kantor berita Antara.

Walaupun paham ini jelas sudah terbukti mengalami kebangkrutan, tetapi masih banyak pihak yang berupaya untuk tetap mempertahankan sistem ini. Seperti dalam pertemuan negara-negara G-20 dalam The London Summit akan segera diselenggarakan pada tanggal 1 – 2 April 2009 yang berupaya untuk kembali membangun sistem yang rapuh ini.

Forum 20 pemimpin negara-negara maju dan berkembang tersebut punya banyak tawaran. Beberapa pihak pun akhirnya berharap banyak akan adanya solusi berbagai macam krisis melalui forum ini.

Namun karena secara garis besar masih tetap dalam kerangka kebijakan kapitalisme-neoliberal, tawaran dan harapan sepertinya akan jauh api dari panggang.

Pertama, G-20 tidak memiliki legitimasi sebagai forum pengambilan keputusan untuk rakyat di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Jikapun ini bisa terjadi hanya berupa intervensi. Demikian juga terhadap negara-negara miskin dan berkembang lainnya.

Kedua, Ada kemungkinan negara-negara akan memperalat negara-negara berkembang dalam pertemuan G-20 untuk merevitalisasi Putaran Doha Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan pembukaan investasi dalam rangka eksploitasi kekayaan alam negara berkembang dan perdagangan karbon/offset dalam penyelesaian krisis. Sebagai bagian dari masalah krisis global, terutama krisis pangan, mekanisme pasar dalam WTO sudah sejak lama diprotes oleh rakyat di seluruh dunia.

Hal tersebut telah menimbulkan:
1) Ketergantungan yang sangat besar terhadap pasar internasional;
2) Eksploitasi secara besar-besaran sumber daya perikanan negara-negara berkembang via negosiasi NAMA (Non-Agriculture Market Access);
3) Subsidi domestik dan ekspor yang tidak adil dan merusak pasar domestik;
4) Keuntungan sejumlah perusahaan transnasional (TNCs) besar pertanian, pemerintah negara sponsornya, serta spekulator di pasar internasional pangan dan pertanian.

Ketiga, Pertemuan G-20 besar kemungkinan akan mempromosikan utang baru bagi negara-negara berkembang melalui reformasi Lembaga Keuangan Internasional (IFIs). Hal ini jelas akan kembali membangun "sistem lintah darat" dengan agenda menguatkan kembali peran Bank Dunia dan IMF dalam penyebaran utang luar negri yang semakin memiskinkan negara-negara berkembang.

Kesejahteraan rakyat Indonesia semakin jauh jika kita kembali ke masa lalu yang suram. Jadi bisa dikatakan bahwa neo liberal adalah musuh negara-negara miskin dan berkembang seperti Indonesia.