INTERNASIONAL NASIONAL

Minggu, 24 Mei 2009

Oknum Antek Asing Kalau Ada yang Bilang Cuma Ada Sistem Ekonomi Liberal di Dunia

Oleh Sri Megawati

Menurut data BPS jumlah perusahaan yang benar-benar memberikan pekerjaan bagi rakyat Indonesia adalah pada sektor mikro, informal dan usaha kecil sebesar 71% tahun 2004. Ekonomi kita sebenarnya masih lebih mandiri. Wajar jika pemerintah sudah seharusnya untuk lebih memperhatikan masyarakat dengan prosentasi yang besar ini.

Ekonomi kerakyatan itu dalam arti yang praktis lebih memberikan porsi yang besar kepada masyarakt luas untuk mendapatkan hak dan kesempatan berusaha, mendapatkan haknya berdasarkan UUD 45 sebagai rakyat dari negara yang berasal dari pengusahaan kekayaan mineral yang dikelola negara, masyarakat luas baik sektor informal, UMKM, maupun menengah dan koorporat besar sama-sama mendapatkan akses modal yang sama dan adil.

Ekonomi kerakyatan melarang monopoli. Monopoli menguasai pasar secara keseluruhan dan menguasai usaha dari hulu sampai ke hilir yang menggurita.

Ekonomi kerakyatan itu bisa juga berupa proteksi terhadap import terhadap produk-produk yang sudah diproduksi didalam negeri, atau membatasi import pada khusus untuk kualitas tertentu dan segmen pasar tertentu. Contoh kesalahan pemerintah dalam masalah ini adalah pajak import susu yang hanya o%, sehingga pada akhirnya membunuh industri susu dalam negeri. Bukan industrinya saja yang keok, para peternak susu, industri rumah tangga pakan ternak juga keok semua. Berapa orang yang menganggur akibat kesalahan kebijakan ini?

Ekonomi kerakyatan itu bisa juga dengan mengefektifkan intermediasi perbankan kita ke seluruh dunia usaha, tidak kepada pengusaha rakyasasa (konglomerat) saja, tetapi juga kepada seluruh usaha mikro, UMKM, sektor informal, petani dan nelayan. Selama ini mereka ini tidak mendapatkan akses modal dari perbankan.

Ekonomi kerakyatan juga berlaku dalam skema kerjasama mutualisme antara pengusaha besar dan usaha kecil (sektor mikro). Contohnya industri mobil nasional yang diproduksi oleh perusahaan besar (bisa pengusaha nasional atau modal asing), dengan melibatkan usaha kecil dalam pembuatan skrup contohnya, pembuatan jok mobilnya, pembuatan, strir mobilnya seperti yang dilakukan di Jerman atau di Jepang sekarang ini.

Bisa juga berupa kepastian ketersediaan pupuk bagi petani pada saat mereka akan tanam benih, dan ketersediaan penampung hasil panen pada saat mereka panen dengan harga yang sesuai dan tidak merugikan petani. Pemerintah harus membatasi para tengkulak dengan adanya regulasi yang lebih pro kepada petani.

Ekonomi kerakyatan bisa juga berupa membatasi pasar modern atau mart-mart agar tidak masuk kepelosok, kampung-kampung, yang demikian menggurita sehingga mematikan pasar tradisional, warung-warung kecil, koperasi dan usaha rakyat lainnya. Pengaturan wilayah akses pasar bagi usaha koorporat retail besar harus dibatasi. Agar tidak membunuh pencarian nafkah dan memperbesar pengangguran.

Pro kerakyatan bisa berupa usaha Departemen Perdagangan untuk mendapatkan akses pasar diluar negeri untuk meningkatankan export dari hasil industri dalam negeri. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah China yang memperbesar akses pasar industri dalam negerinya.

Sebenarnya banyak sekali contohnya yang menjelaskan seperti apa ekonomi kerakyatan. Jelas secara aplikasinya praktek-praktek seperti ini akan lebih pro kepada masyarakat luas. Walaupun hal seperti ini tidak akan ada dalam pembahasan di Harvard (Gang pemikir Yahudi). Tetapi ini merupakan gagasan pikiran Prof. Mubyarto. Cendikiawan kita.

Pengalaman pembangunan ekonomi Indonesia yang dijalankan berdasarkan mekanisme pasar sering tidak berjalan dengan baik, khususnya sejak masa orde baru. Kegagalan pembangunan ekonomi yang diragakan berdasarkan mekanisme pasar ini antara lain karena kegagalan pasar itu sendiri, intervensi pemerintah yang tidak benar, tidak efektifnya pasar tersebut berjalan, dan adanya pengaruh eksternal.

Komitmen pemerintah untuk mengurangi gap penguasaan aset ekonomi antara sebagian besar pelaku ekonomi di tingkat rakyat dan sebagian kecil pengusaha besar (konglomerat), perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Hasil yang diharapkan adalah terciptanya struktur ekonomi yang berimbang antar pelaku ekonomi dalam negeri, demi mengamankan pencapaian target pertumbuhan (growth) (Gillis et al., 1987). Bahwa kegagalan kebijakan pembangunan ekonomi nasional masa orde baru dengan keberpihakan yang berlebihan terhadap kelompok pengusaha besar perlu diubah.

Sudah saatnya dan cukup adil jika pengusaha kecil –menengah dan bangun usaha koperasi mendapat kesempatan secara ekonomi untuk berkembang sekaligus mengejar ketertinggalan yang selama ini mewarnai buruknya tampilan struktur ekonomi nasional.

Hal yang masih kurang jelas dalam TAP MPR dimaksud adalah apakah perspektif pembangunan nasional dengan keberpihakan kepada usaha kecil-menengah dan koperasi ini masih dijalankan melalui mekanisme pasar?

Nampaknya kita semua berada pada pilahan yang dilematis. Mau meninggalkan mekanisme pasar dalam sistem ekonomi nasional atau ekonomi yang lebih populis, karena melihat kegagalan pasar akhir-akhir ini yang menyebabkan resisi dunia yang cukup dalam. Tetapi disisi lain negara kapitalis masih terus mengkampanyekan suatu sistem yang lebih menguntungkan mereka.

Di dalam negeri orang-orang yang sudah terlanjur makan "keju dari kooporat asing" juga ikut menghadang perubahan arah sistem ekonomi kita dengan mengatakan. "Eh Indonesia memang mau kemana lagi, khan sistem ekonomi cuma liberal saja?"

Tidak ada komentar:

NASIONAL INTERNASIONAL
 





About Us | Disclaimer | Syarat dan Ketentuan | Pesan | RSS | Facebook | Twitter | Nasional | Internasional | ASEAN | Ekonomi | Pariwisata

Copyright © 2008. news.indonesianvoices.org - All Rights Reserved
Indonesian peoples thing..
Created by Group Link Website Published by Indonesian Voices
Meneruskan Semangat Bung Karno dan Bung Hatta