INTERNASIONAL NASIONAL

Rabu, 04 Maret 2009

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berkualitas Buruk

Ketua BPK Anwar Nasution menilai laporan keuangan pemerintah daerah sangat buruk. Hal itu dapat dilihat dari 275 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hanya satu persen yang dinilai baik.

Lebih rinci dari 33 provinsi dan 343 Pemda se-Indonesia yang menyampaikan LPKD 2004-2007 dengan jumlah entitas total 1.382, hanya 3% yang mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan jumlah 36 entitas.

Berikutnya, delapan entitas (1%) mendapat penilaian WTP Dengan Paragraf Penjelasan (DPP), 1.054 entitas (76%) dengan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 184 entitas (13%) dengan penilaian Tanpa Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer), dan 100 entitas (7%) dengan penilaian TW.

Terkait penilaian LPKD Pemda se-Indonesia yang oleh BPK-RI dinilai buruk, buruk, dan buruk sekali, Anwar memberikan perbandingan. Tahun 2004, dari 287 entitas yang diperiksa, 10 entitas mendapat penilaian TW.

Namun pada 2007, dari 274 entitas yang diperiksa, yang mendapat penilaian TW meningkat jadi 50. Demikian pula untuk predikat WTP. Menurut Anwar, pada 2004, dari 287 entitas yang diperiksa, 17 di antaranya mendapat penilaian WTP. Namun, pada 2007, jumlahnya malah menurun jadi 3 dari 274 entitas yang diperiksa.

Permasalahan ini muncul sebenarnya akibat banyaknya kesulitan yang dialami setiap daerah adalah pada sumber daya manusia, terutama kelangkaan akuntan yang menguasai akuntansi publik.

Selain itu banyak pemda bermasalah dalam aset dan neracanya, hal ini disebabkan oleh aturan hukum yang tidak ada tentang penyerahan secara resmi aset tetap daerah induk yang dimekarkan kepada daerah pemekaran. Seharusnya provinsi harus berperan untuk proses "ijab kabul" penyerahan aset daerah induk ke daerah pemekaran dengan penyerahan bukti-bukti dan dokumen hukum yang terkait dengan aset tersebut.

Terkatung-katungnya masalah aset ini menyebabkan banyak daerah yang mendapat opini disclaimer atau WP dari BPK. Jika masalah aset didaerah tidak selesai-selesai maka secara otomatis aset pemerintah pusat juga akan sulit terhitung.

Sumber : Forum Pengelolaan Keuangan Daerah APKASI

Tidak ada komentar:

NASIONAL INTERNASIONAL
 





About Us | Disclaimer | Syarat dan Ketentuan | Pesan | RSS | Facebook | Twitter | Nasional | Internasional | ASEAN | Ekonomi | Pariwisata

Copyright © 2008. news.indonesianvoices.org - All Rights Reserved
Indonesian peoples thing..
Created by Group Link Website Published by Indonesian Voices
Meneruskan Semangat Bung Karno dan Bung Hatta