INTERNASIONAL NASIONAL

Minggu, 30 November 2008

Kendalikan Krisis dengan Menjaga UMKM

Oleh Heri Hidayat Makmun

Sejarah RI dalam melawan krisis 1998 dan juga krisis ekonomi global tahun 2008 ini tidak dapat dilepaskan dari peran sektor usaha kecil yang dapat membentengi perekonomian nasional dengan memberikan nafkah bagi sebagian besar rakyat Indonesia.

Sector UKM (Usaha Kecil Menengah) atau jika dikementerian zaman SBY ini disebut dengan unit mikro kecil menengah (UMKM), ada ahli yang lebih senang menyebutkan sektor perekonomian kerakyatan, atau juga dengan sebutan usaha kecil, koperasi dan informal. Apapun namanya peran UKM ini sangat penting ketimbang peran konglomerasi dan kooporasi besar.

Bukti ini dapat dilihat dari data BPS tahun 2000. Ternyata jumlah unit usaha UKM sebanyak 39,04 unit dan menampung lapangan kerja sebanyak 74,4 juta orang atau 99,6 persen dari total angkatan kerja di Indonesia. Bisa dibayangkan koorporasi besar Indonesia ternyata hanya menyediakan lapangan kerja sebesar 0,4 persen saja dari total angkatan kerja kita. Tetapi sangat boros menghabiskan sumber daya nasional. Baik itu ketersediaan alam, seperti air, energi, hutan, mineral kita, kerusakan alam dan sebagainya.

Dilihat dari komposisi usaha untuk UKM yang berada di bawah nilai Rp. 1 miliar maka jumlah unit usaha kecil ini sebesar 99,85 persen, dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 88,66 persen. Pada volume usaha Rp. 1 milir sampai Rp. 50 miliar sebesar 0.14 persen, dengan menyerap tenaga kerja 10,78 persen. Untuk volume usaha di atas %0. 50 miliar menyerap tenaga kerja 0,56 persen.

Pada masa krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang dialami Indonesia banyak perusahaan besar yang ambruk. Tetap justru UKM masih dapat bertahan ditengah tekanan krisis yang malah menjatuhkan rejim orde baru. Saya rasa pada krisis tahun 2008 juga sektor ini masih tetap bertahan.

Jelas sekali bahwa peran UKM pada perekonomian nasional benar-benar tertolong oleh penyediaan lapangan pekerjaan yang besar bagi rakyat Indonesia, tetapi faktanya menunjukkan bahwa sektor UKM yang sangat berjasa pada perannya disektor ril ini ternyata banyak “dimusihi” oleh penyedia modal. Baik itu dari lantai bursa, dunia perbankan, dan juga dari anggaran pemerintah. Mengapa seperti ini?

Dari sejak order baru yang sangat kapitalis dan selalu mengejar pertumbuhan, dengan harapan para konglemeret akan memberikan pekerjaan kepada tenaga buruh. Malah membuat sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terabaikan. Pada masa orde baru ini kekuatan UMKM benar-benar murni dana masyarakat mandiri. Perbankan tidak melakukan intermediasi kepada sektor ini, kecuali BRI yang masih ada.

Pada masa reformasi pun ternyata sektor UKM masih juga dilupakan. Walaupun perekonomian Indonensia berfilosofi bawah koperasi merupakan soko guru perekonomian kita, tetapi pakta dilapangan tidak menggambarkan seperti itu.

Baik pada massa Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati dan juga Susilo Bambang Yudhoyono sektor UKM masih saja menjadi anak tiri dinegeri ini. Sementara pengusaha besar dan konglomerat banyak sekali mendapat susuan dari berbagai arah, dari bursa saham, perbankan, dan dari pemerintah.

BLBI merupakan contoh bantuan pemerintah yang nilai luar biasa besarnya untuk para konglomerat dan pemilik usaha besar. Belum lagi berbagai dukuangan dari pada berbagai regulasi yang selalu menganak emaskan para konglomerat. Walaupun pada akhirnya mereka inilah yang banyak membawa lagi likuiditas kita yang berharga tersebut ke Singapura atau ke China.

Jangan bertanya peran apa yang diberikan bursa saham Indonesia, perbankan, dan lembaga keuangan non perbankan masih dari usaha untuk melakukan “intermediasi” kepada UKM. Peraturan dan kebijakan teknis kita yang menyebabkan UKM menjadi usaha yang dianggap kurang penting dan dianak tirikan.

Dari anggaran yang disediakan pemerintah baik APBN mupun APBD berdasarkan berbagai aturan sangat dimungkinkan APBN dan APBD untuk membantu usaha skala besar, tetapi sangat tidak dimungkinkan untuk membantu usaha kecil. Hal ini disebabkan perundangan dan peraturan yang ada untuk melakukan investasi pada pos pengeluaran pembiayaan pada APBN dan APBD harus kepada perusahaan yang berbadan hukum minimal PT. Di daerah pemda hanya menyalurkan dana investasinya kepada usaha Badan Usaha Milik Daerah. Baik APBN maupun APBD sulit untuk banyak diharapkan untuk memutar roda sektor ril dengan investasi langsung akibat masalah regulasi.

Mungkin manfaat anggaran hanya pada penyediaan infrastrukutur fisik yang dibangun pemerintah, tapi itu pun hanya bagi UKM yang berada diperkotaan. Sedangkan di pedesaan dan daerah-daerah terpelosok nyaris UKM tidak dapat menikmati sedikitpun dari keberadaan anggaran pemerintah. Apalagi bantuan permodalan yang merupakan permasalahan utama UKM, jauh panggang dari pada api.

Untuk menggerakkan sektor ril khususnya UKM Menteri Koperasi dan UKM Suryadarma Ali menyarankan untuk membentuk Bank UMKM, tetapi hal ini kurang disetujui oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie yang menganggap bahwa membangun bank sendiri untuk UMKM tidaklah mudah. Bakri lebih menginginkan peran BRI yang merupakan bank usaha kecil untuk lebih meningkatkan intermediasi dengan membangun cabang BRI yang khusus melayani UKM.

Selama ini pemerintah dianggap oleh kalangan pengusaha kecil hanya sibuk sendiri tanpa ada hasil yang nyata untuk membangun sektor ril baik koperasi, usaha kecil dan sektor informal. Pemerintah menganggap kesulitan para pengusaha kecil adalah masalah manajemen, tetapi para pengusaha justru dihambat oleh permasalahan permodalan.

Kapitalisasi dan liberalisasi telah menjerat pemerintah melalui produk reguulasinya yang anti UKM. Pemerintah diharapkan lebih tegas dan tidak setengah hati dalam membantu sektor koperasi dan UKM. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan akses usaha kecil dari dana anggaran, dari pihak perbankan, atau dengan membuat mekanisme khusus yang menyalurkan dana dari bursa saham ke sector koperasi dan usaha kecil.

Tentunya perlu dilakukan pengawasan dalam prakteknya. Tetapi bukti telah menunjukkan bahwa sector usaha kecil lebih disiplin dalam pengembalian kridit dari pada usaha besar, seperti kridit yang disalurkan oleh BRI sebagai satu-satunya bank yang masih peduli pada usaha kecil.

Kita mestinya belajar dari Taiwan, negara industri maju yang menyokong fondasi usaha kecil kecilnya, dan melakukan pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan sektor UKM ini. Demikian juga dengan Malaysia yang pemerintahnya secara serius memperhatikan baik secara regulasi, infrastruktur dan permodalan. Perkembangan UKM Malaysia mengalami kebangkitan terutama pada masa Mahathir Muhammad yang memperkuat usaha kecil persekutuan melayu Malaysia.

Demikianjuga dengan China. Industri mainan anak-anak di China sangat booming. Usaha mainan ini dikerjakan secara massal dengan melibatkan kooporasi besar yang berfungsi sebagai compile unit dan pemasar dari usaha-usaha kecil yang memproduksi berbagai perangkat penunjang usaha besar. Usaha besar dan kecil memiliki peluang yang sama untuk sama-sama berkembang dan memperoleh modal. Ini juga rahasia mengapa produk China demikian sangat beragamnya, ya.. karena diproduksi oleh banyak sekali tangan-tangan.

Anggaran China juga bisa memungkinkan disalurkan menjadi modal usaha kecil. Saya rasa ini kunci pokok mengapa China industrinya dapat booming, karena sinergi skala besar dan kecil secara seiring. Bahkan pemerintah China mendatangi secara langsung pengusaha kecil yang memiliki potensi yang kuat untuk maju, kemudian melakukan dukungan secara serius dari mulai ketersediaan modal, bantuan manajemen, dan akses pasar.

Pemerintah China juga sangat progresif untuk mengembangkan industri kecil untuk masuk ke akses pasar internasional. Pemerintah China yang mensurpey dan membaca peluang pasar internasional, kemudian hasilnya dilaporkan kepada pengusaha kecil tentang produk seperti apa yang dibutuhkan diluar negeri.

Coba bayangkan kondisi di Indonesia, justru koorporasi besar akan mencaplok pasar usaha kecil, karena Industri besar dan kecil berkompetisi dalam produk yang sama. Akibat kebijakan pemerintah yang tidak memberikan wadah dan segmen yang jelas untuk bagian mana sektor skala besar dan bagian mana untuk sektor skala kecil. Tumpang tindih ini yang menjadikan usaha kecil selalu menjadi korban, karena kalah bersaing akibat tidak memiliki akses modal.

Saya rasa pemerintah sudah banyak tahu juga mengenai ini, yang penting sekarang adalah political will untuk melakukan itu ada tidak. Itu yang penting. Para pengambil keputusan baik legislatif maupun eksekutif bercita-cita sama, yaitu mensejahterakan rakyat banyak.

Selain itu independensi dan kebebasan berpikir, dengan keluar dari daerah pengaruh para broker asing itu lebih penting lagi. Jika kembali dipertanyakan, mengapa walaupun soko guru perekonomian kita adalah koperasi dan usaha kerakyatan, tetapi mengapa regulasi kita tidak akomidatif terhadap usaha kecil? Jawabannya ada di Gedung DPR yang “digempur” para kapitalis.

Mereka yang dulu mendulang suara dari rakyat, setelah duduk di kursi empuk mendulang dana asing dari berbagai LSM dan lembaga seperti USAID yang menggelontorkan dana untuk mereformasi regulasi kita agar pro kepada korporasi besar, yang kemudian perusahaan besar yang gemuk dari bantuan pemerintah ini diprivatisasi, kemudian selanjutnya “pundi emas” korporasi nasional ini dicaplok asing.

Penulis : Heri Hidayat Makmun
Ketua Indonesian Voices Net Work

1 komentar:

kiki4hire mengatakan...

Pemasaran dalam negeri dan luar negeri dapat mengikuti pola di negara lain... over supply di dalam negeri disalurkan via ekspor.

NASIONAL INTERNASIONAL
 





About Us | Disclaimer | Syarat dan Ketentuan | Pesan | RSS | Facebook | Twitter | Nasional | Internasional | ASEAN | Ekonomi | Pariwisata

Copyright © 2008. news.indonesianvoices.org - All Rights Reserved
Indonesian peoples thing..
Created by Group Link Website Published by Indonesian Voices
Meneruskan Semangat Bung Karno dan Bung Hatta