INTERNASIONAL NASIONAL

Minggu, 07 September 2008

Pemberitaan Media-Media Massa Indonesia Kurang Berimbang

Oleh Heri Hidayat Makmun dan Sumantiri B. Sugeo

Semakin kita amati media-media massa di Indonesia semakin tidak berimbang dalam pemberitaannya. Apalagi jika pemberitaan mengenai konflik Timur Tengah, konflik Palestina Israel, konflik Kaukasus, masalah Iran, konflik Sudan dan Korea Utara.

Dalam berbagai pemberitaan media-media massa yang memberitakan konflik Kaukasus contohnya. Terlihat sekali sumber berita yang diambil hanya dari satu pihak, yaitu barat, misalnya BBC, VOA, CNN, NBC. Ketidakberimbangan ini akan sangat kentara sekali jika dibandingkan dengan berita yang bersumber dari Aljazeera, Press TV, Rusia Today, Xinhua atau sumber informasi dari timur lainnya.

Demikian banyak kasus bisa diambil, tetapi penulis hanya mengambil masalah perimbangan pemberitaan konflik Kaukasus atau lainnya yang sedang hangat sebagai contoh.

Dengan tidak bermaksud untuk menghakimi salah satu media massa atau beberapa media massa di Indonesia, maka tidaklah perlu kita sebutkan media massa mana dan memberitakan apa. Pembaca disilahkan melakukan pengamatan sendiri.

Sebagai contoh dalam menyebutkan Ossetia Selatan ada yang meyebutnya dengan Provinsi Ossetia Selatan, bahkan masih ada yang menyebut Ossetia Selatan dengan nama yang sudah sangat usang sebelum perang 1991 - 1992 yang memerdekaan Ossetia Selatan, yaitu Shida Kartli (ini sangat keterlaluan).

Paktanya secara de facto Ossetia Selatan sudah merdeka. Dideklarasikan pada tanggal 28 November 1991. Berbentuk republik. Presiden Eduard Djabeevich Kokoity. Beribukota di Tskhinvali. Perdana Menteri Igor Viktorovich Sanakoyev. Secara de jure diakui oleh Rusia, Nicaragua, Venejuela, Armenia dan Belarusia. Pada umumnya media masaa kita masih berkutet pada pengakuan Rusia saja, informasi yang berkembang tidak terikuti atau sengaja untuk menutupi.

Republik Ossetia Selatan ini sejak tahun 1992 sudah menjalankan sistem pemerintahan secara efektif. Anggaran negara dan pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan sudah dijalankan oleh Ossetia Selatan sendiri. Sejak genjatan senjata tahun 1992 antara pejuang Ossetia Selatan dan Georgia, Pemerintah Georgia melakukan kebijakan isolasi terhadap Ossetia Selatan. Praktis tidak ada lagi keterkaitan administratif Pemerintahan Georgia terhadap Ossetia Selatan. Republik Ossetia Selatan benar-benar terlepas dari ikatan dengan Georgia.

Tetapi ternyata bagi Georgia tindakan isolasi hanya merupakan hukuman dan Ossetia Selatan masih merupakan provinsi Georgia. Diplomasi Georgia terhadap negara-negara NATO dan AS menyebabkan tidak ada pengakuan internasional terhadap Ossetia Selatan.

Demikian juga dengan Rusia yang belum mengakui sampai dua badan parlemen Rusia, Majelis Rendah Duma dan Majelis Tinggi Dewan Federal Rusia secara bulat mendukung kemerdekaan dua wilayah kaukasus tersebut. Pemungutan suara di Majelis Rendah Duma menghasilkan suara 447-0, sementara Majelis Tinggi Dewan Federal Rusia menghasilkan 130-0 bagi pengakuan kemerdekaan atas Ossetia Selatan dan Abkhazia.

Dua lembaga ini merekomendasikan kepada Presiden Rusia Rusia Dmitry Medvedev untuk memberikan langkah nyata bagi pengakuan Ossetia Selatan dan Abkhazia. Dalam beberapa media massa disebutkan bahwa pengakuan kemerdekaan Ossetia Selatan dan Abkhazia merupakanan keputusan Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin, ini jelas sangat lucu dan salah, atau mungkin mengambil informasi dari sumber yang tidak tepat, atau memang sengaja dibuat salah untuk mengarahkan "kesan tertentu."

Kesan pertama yang akan muncul adalah bahwa Rusia telah melakukan kesalahan karena melakukan penyerangan ke daerah Georgia dan melakukan pengrusakan terhadap kota Tskhinvali yang masih dianggap sebagai bagian dari Georgia. Seakan invansi yang dilakukan oleh Georgia ke Republik Ossetia Selatan tidak ada.

Kesan kedua bahwa jika Seorang Putin yang mengambil keputusan agar terkesan Putinlah yang harus bertanggungjawab, karena menurut negara-negara UE seorang seperti Putin adalah berbahaya.

Pembentukan persepsi seperti ini banyak diambil manfaat oleh pihak barat NATO dan AS khususnya untuk semakin mengesankan bahwa dunia sangat mengecam Rusia. Dunia yang mana ini hanya sebuah klaim saja.

Ini baru ketidakberimbangan konflik di Kaukasus konflik di Palestina - Israel, Hamas, Korea Utara, Iran, Irak, Afghanistan, Libia, Hisbullah, Korea Utara, Mindanau bahkan masalah di Indonesia sendiri terlalu mengesankan barat tidak pernah bersalah.

Ada lagi yang lucu tentang Olympiade Beijing China yang mengesankan dalam tulisannya bahwa Olympiade China merupakan kemunduran setelah Olympiade Atlanta. Kemunduran yang mana tidak diperinci secara jelas, tetapi hanya sekedar memberikan argumentasi yang mengesankan bahwa Asia tetap lebih rendah dan lebih kuno dibandingkan barat.

Ada lagi keanehan dari media-media massa kita ini, yaitu tentang demontrasi besar-besaran ketika dilakukan Konvensi Nasional Partai Republik yang dilakukan oleh NGO anti perang Unity for Peace dan Justice kurang sekali pemberitaan, kalau boleh dibilang tidak ada. Menurut Aljazeera jumlah demontran kurang lebih 500 ribu orang yang memenuhi jalan-jalan di Manhaattan Washington untuk meneriakan anti perang, tetapi menurut New York Time hanya 250 ribu orang. Baiklah kita ambil angka versi barat 250 orang meneriakan anti perang, tapi ini lumayan karena New York Time masih melakukan pemberitaan walau dengan data yang berbeda. Masalahnya bukan pada selisih angka yang hampir dua kali lipat itu. Itu urusan media asing, ini masalah media massa dalam negeri yang tidak melakukan pemberitaan demontrasi tersebut.

Pemberitaan yang ada hanya tentang Konvensi Nasional Partai Republik, kemudian diselipkan sedikit bahwa ada seorang demontran yang berhasil masuk ruang konvensi dan meneriakkan anti perang di Irak sambil membawa poster, yang kemudian ditangkap polisi. Itu saja. Temannya yang jumlahnya ratusan ribu diluar ruang konvensi tidak diberitakan.

Syarat untuk disebut bernilai berita harus seperti apa? Apakah itu belum layak diberitakan? Jika copet yang beraksi disebuah gang saja diberitakan.

Saya tidak tahu ada udang dibalik batu apa ini? Karena banyak program seperti LSM asing yang menggelontorkan dananya kepada para oknum insan press di berbagai penjuru dunia yang pro barat secara ilegal.

Mafia pemberitaan ini menjadi bisnis yang menggiurkan sebagian oknum. Rupanya masih ada yang "memprostitusikan profesionalitas" agar sekedar mendapatkan gaji double atau triple. Maklum mungkin karena barang-barang harganya pada naik, jadi pendapatan juga harus naik.

1 komentar:

qpin mengatakan...

hahhahahhaha...

tu kan trik media buat laku tenan....

laris maniss...

jadi orang tertarik liatnya

NASIONAL INTERNASIONAL
 





About Us | Disclaimer | Syarat dan Ketentuan | Pesan | RSS | Facebook | Twitter | Nasional | Internasional | ASEAN | Ekonomi | Pariwisata

Copyright © 2008. news.indonesianvoices.org - All Rights Reserved
Indonesian peoples thing..
Created by Group Link Website Published by Indonesian Voices
Meneruskan Semangat Bung Karno dan Bung Hatta