INTERNASIONAL NASIONAL

Senin, 15 September 2008

Kompromi Demokrasi Indonesia

Oleh : Septa Muktamar

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menyatakan menganut demokrasi, merumuskan demokrasi ke dalam sistem ketatanegaraannya. Falsafah demokrasi Indonesia dirumuskan ke dalam dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dan landasan operasionalnya adalah konstitusi UUD 1945 (baca: amandemen UUD 1945).

Sebagai sebuah ideologi, demokrasi pada hakikatnya adalah kompromi. Kompromi-kompromi tersebut adalah jalan tengah untuk menghasilkan kesepakatan-kesepakatan orang perorang atau kelompok-kelompok. Kesepakatan tersebut lebih banyak didasarkan oleh adanya kesamaan kepentingan. Baik itu kepentingan pribadi, kelompok ataupun kepentingan sebagai bangsa.

Konsekuensinya maka dalam pengambilan keputusan maka keputusan terbanyak menjadi keputusan bersama yang harus dilaksanakan, mengutip pernyataan seorang sahabat bahwa demokrasi adalah seperti teori statistik yaitu bila benar ia pasti benar, bila benar ia bisa salah, bila salah ia pasti salah, bila salah ia bisa benar. Maka resiko apapun yang telah menjadi kesepakatan ia wajib dipatuhi. Jika pada pelaksanaannya menemui kendala masyarakat dapat melalukan counter dengan melakukan perlawanan sepanjang menggunakan saluran politik dan hukum yang benar.

Kompromi yang dihasilkan juga berbentuk produk-produk hukum yang berisi aturan-aturan. Aturan-aturan yang dibuat bertujuan menjabarkan bentuk demokrasi yang dilaksanakan. Karenanya dalam demokrasi hukum adalah panglima, ia mengatur seluruh tatanan demokrasi yaitu politik, ketatanegaraan, sosial dan ekonomi dalam sebuah negara.

Dalam ranah politik, hukum mengatur pokok-pokok sistem pemerintahan, partai politik dan tata cara melaksanakan suksesi kepemimpinan. Pada sistem ketatanegaraan, hukum juga mengatur bentuk-bentuk kenegaraan, hubungan lembaga-lembaga pemerintahan dan hubungan luar negeri. Pada ranah sosial, hukum ditujukan untuk melindungi warganegaranya dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat, menjaga hubungan kemasyarakatan dan keyakinan masyarakat. Dalam hal ekonomi produk hukum yang dihasilkan juga bertujuan untuk merumuskan sistem ekonomi yang dianut sebuah negara.

Di Indonesia produk-produk hukum tersebut dijabarkan antara lain dalam bentuk undang-undang dasar, undang-undang, peraturan daerah dan berbagai produk hukum lain yang berkenaan.

Secara garis besar terdapat dua model kompromi produk hukum yang dihasilkan dalam sistem demokrasi negara Indonesia yaitu,
1. Produk hukum kompromi murni
Adalah produk hukum kompromi pemerintahan, dalam hal ini dilaksanakan oleh pemerintah dan legislatif. Produk hukum yang dihasilkan berupa undang-undang dasar, undang-undang dan peraturan daerah.

Dalam pembuatan undang-undang dasar kompromi murni ini dilaksanakan oleh MPR (yang anggotanya adalah anggota legislatif). Pada pembuatan undang-undang, peraturan daerah kompromi terjadi antara pihak eksekutif yang berkepentingan (pemerintah) melalui rancangan undang-undang (RUU), rancangan peraturan daerah (Raperda) yang disampaikan ke legislatif (DPR/D).

Proses kompromi ini terjadi pada saat pembahasan-pembahasan rancangan produk hukum yang disampaikan, pada titik tertentu kepentingan kedua pihak bertemu sehingga dicapailah sebuah kesepakatan saat produk hukum tersebut harus disetujui.

2. Produk hukum kompromi setengah
Produk hukum yang dihasilkan pada jenis ini adalah berkenaan pada konsekuensi pelaksanaan aturan-aturan yang lebih tinggi yang akan dilaksanakan. Produk hukum yang dihasilkan dibuat sebagai penjabaran hal-hal teknis yang tidak diatur dalam produk hukum yang lebih tinggi, produk hukum yang dihasilkan seperti PP, Kepres, Permen, Pergub, Perbup. Kenapa saya menggunakan istilah kompromi setengah karena produk hukum yang dihasilkannya masih dapat ditinjau kembali. Hal ini adalah perwujudan check dan balance demokrasi maka aturan-aturan tersebut dapat dievaluasi atau dibatalkan oleh eksekutif atau legislatif yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi.

Dan semenjak Mahkamah Konstitusi (MK) berdiri maka kewenangan untuk meninjau ulang kembali undang-undang tersebut menjadi kewenangan MK dalam memutuskannya. Keberadaan MK saat ini sebagai lembaga yang memberikan interpretasi terhadap UUD sehingga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kebijakan produk hukum undang-undang yang dikeluarkan eksekutif dan legislatif yang dianggap sewenang-wenang.

Dalam menghasilkan produk-produk hukum tersebut tidak jarang memakan energi yang begitu besar, menguras biaya, waktu dan pikiran yang amat melelahkan. Hal ini terjadi karena dalam membuat produk hukum sebagai dasar aturan dibutuhkan kompromi-kompromi pihak-pihak yang berkepentingan. Akibat proses kompromi tersebut fakta menunjukkan Indonesia merupakan negara yang paling banyak membuat produk hukum perundang-undangan, sehingga Indonesia juga merupakan negara yang paling banyak melanggar perundang-perundangan yang dibuatnya sendiri.

Tidak jarang produk hukum yang dihasilkan itu malah banyak disorot bahkan harus dibatalkan. Ini dilakukan juga oleh para pembuat perundang-undangan itu sendiri, evaluasi yang dilaksanakan mencerminkan kualitas produk hukum yang dihasilkan tidak lebih karena adanya muatan politis pihak-pihak yang berkepentingan sehingga kompromi politik terjadi melalui pembahasan perundang-undangan.

Contoh inkonsistensi ini terlihat dengan tidak dipatuhinya aturan tentang sistem suara pada Pemilu 2009 di mana caleg yang berada pada nomor urut teratas adalah caleg jadi sehingga DPR akan mengajukan revisi terbatas terhadap UU No. 10 Tahun 2008. Padahal sebelumnya semua fraksi kecuali FPAN di DPR menyetujui sistem pemilu berdasarkan nomor urut.

Pada beberapa kasus DPR malah mempertanyakan kewenangan lembaga-lembaga yang terbentuk dari produk hukum perundang-undangan yang mereka bentuk. Seperti tentang kewenangan MK dan kewenangan KPK, padahal kewenangan lembaga-lembaga tersebut telah diatur UU bahkan UUD.

Pada lembaga eksekutif, dengan alasan perbaikan dan menyelaraskan aturan maka teramat sering pemerintah melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap produk hukum yang ada sehingga akibatnya banyak produk hukum yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan telah berubah seiring berubahnya kebijakan yang dianut.
Mungkin inilah akibat kompromi dalam demokrasi Indonesia sehingga semangat untuk memperbaiki tatanan pemerintahan malahan juga tercampuri oleh kepentingan-kepentingan pragmatis individu dan sekelompok orang.

Karenanya jika kita telah mensepakati demokrasi sebagai pilihan bernegara kita maka marilah kita bernegara yang baik, santun dan berbudaya yang menjunjung tinggi semangat membela kepentingan rakyat yang lebih besar, atau jika memang demokrasi bukanlah jalan terbaik mengapa tidak kita melakukan inovasi terhadap sistem kenegaraan dan kebangsaan kita. Wallahu alam bishawab…

Tidak ada komentar:

NASIONAL INTERNASIONAL
 





About Us | Disclaimer | Syarat dan Ketentuan | Pesan | RSS | Facebook | Twitter | Nasional | Internasional | ASEAN | Ekonomi | Pariwisata

Copyright © 2008. news.indonesianvoices.org - All Rights Reserved
Indonesian peoples thing..
Created by Group Link Website Published by Indonesian Voices
Meneruskan Semangat Bung Karno dan Bung Hatta