INTERNASIONAL NASIONAL

Kamis, 28 Agustus 2008

Penyusunan UU Migas No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Di Bawah Tekanan Asing

Kesulitan bangsa kita selama ini adalah ketakberdayaan dalam penerimaan anggaran kita yang semakin seret. Ini terjadi karena minyak dan gas kita dikuasai asing. Selain itu distribusi minyak dan gas kita juga mempersulit masyarakat yang membutuhkannya.

Berbagai kesulitan bangsa ini tanpaknya akan semakin panjang setelah terbitnya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas yang sangat merugikan rakyat ini terbit.

Kerugikan ini disebabkan oleh adanya mafia perminyakan. Minyak dan gas merupakan sumber paling potensial yang menjadi andalan negara, sehingga tidak perlu mempertahankan regulasi yang menguntungkan mafia perminyakan ini. Mafia perminyakan inilah yang menyebabkan inefisiensi BBM nasional, terutama dalam manajemen impor.

Hal ini disampaikan oleh Kurtubi pada Sidang Panitia Angket yang berlangsung tertutup di Gedung Nusantara II DPR, Rabu (27/8, yang menjadi saksi ahli yang dihadirkan menduga ada intervensi asing dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bersama pengamat perminyakan Wahyudin Yudiana Ardiwinata.

Berdasarkan situs USAID juga disebutkan bahwa dana yang dialirkan USAID tidak tanggung-tanggung, untuk pembahasan UU Migas dan turunannya, selama kurun waktu 2001-2004, adalah 21,1 juta dollar AS atau sekitar Rp 200 miliar. Bukan hanya itu USAID juga membiayai perbantuan teknis dan pelatihan (technical assistance and training) dalam mengimplementasikan UU Migas, Kelistrikan, dan Energi Geotermal sesuai dengan UU Migas tersebut.

Pengajuan draft RUU Migas yang banyak merugikan bangsa Indonesia ini diajukan oleh USAID bersamaan dengan tekanan IMF agar Indonesia melakukan reformasi regulasi migas. Proses penyusunan RUU Migas tersebut terjadi selama kurun waktu 2001-2004.

Dalam konfrensi pers sesudah sidang itu juga Kurtubi menjelaskan bahwa inefisiensi tata kelola minyak saat ini adalah dampak dari UU Migas No 22/2001. ”Inisiator UU Migas itu dari International Monetary Fund lewat letter of intent. IMF mengharuskan Indonesia mengubah UU Migas-nya. IMF menyodorkan UU Migas. Jadi, pasti ada intervensi asing." (Tim IV)

Tidak ada komentar:

NASIONAL INTERNASIONAL
 





About Us | Disclaimer | Syarat dan Ketentuan | Pesan | RSS | Facebook | Twitter | Nasional | Internasional | ASEAN | Ekonomi | Pariwisata

Copyright © 2008. news.indonesianvoices.org - All Rights Reserved
Indonesian peoples thing..
Created by Group Link Website Published by Indonesian Voices
Meneruskan Semangat Bung Karno dan Bung Hatta