Kebijakan Politik Cerdik Bebas Aktif

Oleh : Septa Muktamar

Kebijakan politik bebas aktif Indonesia merupakan kebijakan luar negeri Indonesia yang merupakan konsep yang ditawarkan Hatta pada tahun 1948. Saat itu konsep tersebut adalah perwujudan penolakan terhadap ideologi kiri komunis yang berkiblat ke Uni Soviet dan penarikan pengaruh liberalis-kapitalis yang dipimpin oleh Amerika Serikat, pengaruh kedua kekuatan tersebut terpola setelah Perang Dunia Kedua hingga terciptanya era Perang Dingin.

Hatta dan kawan-kawan menegaskan bahwa bangsa Indonesia yang baru berdiri pada waktu itu meletakkan dasar politik luar negeri sebagai upaya netral diantara dua kekuatan negara adikuasa tersebut.

Prestasi terbesar Indonesia saat itu ialah memimpin dan menginspirasi negara-negara ketiga dalam hal ini negara-negara yang baru merdeka untuk bersikap netral, hal ini terlihat dari keberhasilan Indonesia menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada bulan April 1955.

Hal lain dapat terlihat bahwa di bawah Soekarno ketegasan dalam bersikap menghadapi arogansi Amerika Serikat dan memanfaatkan kekuatan Uni Sovyet, dengan menciptakan Poros Jakarta-Peking telah ditunjukkan Indonesia, melalui semangat nasionalisme yang tinggi dan kecerdikan diplomasinya, pemerintah melalui diplomasi cantik dan elegan Soekarno juga berhasil mempermainkan Amerika dan Uni Soviet dalam kasus pembebasan Irian Barat dari penjajahan Belanda.

Dengan berlalunya masa Perang Dingin yang ditandai oleh runtuhnya kekuatan Uni Sovyet dan semakin menguatkan peran Amerika Serikat yang merasa sebagai satu-satunya kekuatan dunia, maka melalui kepentingan yang lebih besar Amerika terus menanamkan pengaruhnya di dunia. Melalui berbagai kekuatan; ekonomi, politik, bahkan tak jarang invasi militer.

Amerika memaksakan kehendaknya untuk menguasai dan mempebesar pengaruhnya seperti yang mereka lakukan di Irak dan Afganistan. Kedua negara tersebut kini hancur, kemerdekaaannya dirampas dan seluruh kepentingan ekonominya dikuasai.

Dalam hal gaya hidup Amerika juga menginvasi seluruh dunia melalui berbagai korporasinya. Mc Donald, Pepsi, Coca Cola, merupakan kenyataan yang tidak bisa dibantah bagaimana mengguritanya kekuasaan korporasi tersebut membentuk cita rasa masyarakat dunia (Eko Prasetyo).

Belum lagi dalam hal budaya, pengaruh Amerika amat kentara, dengan alasan Hak Asasi Manusia maka sex bebas, hubungan heteroseksual, hubungan sejenis malah dilindungi dan dilegalkan. Dan pengaruhnya semakin menggila, melalui teknologi informasi yang mereka kuasai, semua hal yang berkaitan dengan hal ini dapat dinikmati oleh seluruh warga dunia. Duh sebenarnya mereka adalah pemimpin kerusakan umat manusia.

Amerika juga telah berhasil memutarbalikkan persepsi masyarakat dengan isu-isu terorisme, sehingga saat ini tercipta keseragaman pola pikir bahwa apapun gerakan kontra Amerika dan sekutunya adalah terorisme. Apalagi tuduhan teroris tersebut banyak ditujukan kepada negara-negara yang menentangnya. Atas alasan terorisme tersebut mereka meninvasi Afganistan, Irak, mengisolasi Kuba dan Libya dan menuduh gerakan jihad Islam melawan Amerika sebagai gerakan teroris.

Bagaimana dengan posisi Indonesia

Semenjak zaman pemerintahan Soeharto, pola hubungan luar negeri Indonesia berubah, dengan alasan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi maka Indonesia Indonesia mendekati lembaga-lembaga donor untuk dapat membiayai pembangunan di Indonesia dengan pola pinjaman. Tentu saja pemberian kredit ini harus dibayar mahal dengan tergadaikannya aset-aset strategis bangsa hingga menurutnya Indonesia terhadap kepentingan asing yang merupakan konsekuensi pemberian pinjaman tersebut.

Setelah era Soeharto berakhir belum terlihat ada upaya perubahan terhadap politik luar negeri yang dianut pemerintahan setelahnya, Indonesia tampaknya masih mencari pola hubungan yang ’aman’ di dunia, hal ini secara eksplisit diakui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menggambarkan Indonesia saat ini tengah "mengarungi samudra yang bergejolak". Menurut SBY Indonesia memerlukan kebijakan politik luar negeri yang bisa membantu melewati gejolak itu.

Menurut dia inti dari politik bebas aktif yakni bagaimana cara menjalin hubungan baik dengan semua pihak melalui proses diplomasi. Jalinan itulah yang juga akan menentukan pengaruh dan kemampuan Indonesia dalam membentuk tatanan dunia internasional.

Penulis melihat bahwa pola hubungan yang mesti diciptakan pemerintahan saat ini tidak saja bagaimana Indonesia menjalin hubungan baik dengan semua pihak, penulis tidak terlalu setuju dengan pendapat Presiden SBY bahwa menjaga hubungan baik harus melalui proses diplomasi. Karena kita tahu diplomasi saja tidak cukup, kegagalan forum WTO yang mengakomodir kepentingan negara-negara dunia ketiga baru-baru ini dan lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan merupakan kegagalan diplomasi Indonesia.

Kegagalan diplomasi ini merupakan sinyal lemahnya peran, bargaining dan harga diri Indonesia di dunia Internasional. Indonesia harus merumuskan kembali pola hubungan luar negeri bebas aktif yang sesuai dengan kepentingan ideologi, politik, ekonomi dan harga diri bangsa. Diplomasi pun bukan berarti menuruti kepentingan masyarakat internasional, seolah-olah semua ideologi dan kepentingan semua bangsa adalah seragam. Ada kalanya kita harus galak dan cerdik seperti yang telah ditunjukkan Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

Kekuatan negara-negara maju yang dipimpin oleh Amerika terus-terusan menyeruak harga diri bangsa, intervensi mereka terhadap negara lain membuat kita semakin muak. Maka merumuskan pola hubungan luar negeri Indonesia tidak bisa dilepaskan dari melawan hegemoni dan kekuatan yang dipimpin oleh Amerika.

Merumuskan pola hubungan luar negeri

Secara garis besar ada dua pola yang dapat dimainkan Indonesia dalam hubungan luar negeri saat ini, pertama kecerdikan netralitas dalam hubungan kepentingan politik dan ekonomi semua negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa hegemoni negara-negara maju yang dipimpin Amerika demikian besarnya mempengaruhi dunia saat ini. Sedemikian hebatnya pengaruh tersebut sehingga sebagian besar bangsa-bangsa saat ini kiblat ekonomi dan politiknya terpengaruh atau dipengaruhi Amerika. Demokrasi ala Amerika, kemajuan ekonomi ala Amerika.

Di luar itu bangsa-bangsa yang berseberangan dianggap negara-negara yang mengancam keamanan tatanan internasional, sehingga mereka harus dimusuhi. Indonesia dapat mengambil peran dari hubungan dengan bangsa-bangsa tersebut, saya sangat setuju terhadap kebijakan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan persenjataan dari Rusia, karena adanya embargo militer Amerika, kita pun senang saat Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad datang ke Indonesia beberapa waktu yang lalu, harapan supaya Indonesia mendukung langkah-langkah Iran dalam menghadapi arogansi Amerika tampaknya belum ditunjukkan pemerintah.

Alangkah indahnya sebagai sama-sama negara yang berdaulat pemerintah Indonesia dan Iran saat itu dapat memberikan pernyataan yang pedas terhadap sikap Amerika terhadap Iran. Penulis juga bermimpi suatu saat nanti pemerintah bersama Fidel Castro atau Hugo Chaves membuat pernyataan bersama tentang keadaan dunia. Atau membayangkan adanya makan malam antara pemimpin Indonesia dengan pemimpin Korea Utara.. wah pasti Amerika blingsatan.

Menciptakan hubungan dengan negara-negara tersebut tidak berarti kita sama seperti mereka, toh kerjasama setiap negara dapat dilaksanakan karena adanya kesamaan kepentingan, tampaknya kita harus cerdik sehingga bisa membuat ketar-ketir Amerika dan sekutu-sekutunya.

Kedua, menjaga netralitas menjaga pengaruh budaya dan gaya hidup. Besarnya pengaruh budaya dan gaya hidup ala Amerika saat ini demikian terasa, menurunnya kualitas moral bangsa juga dipengaruhi mereka. Maka identitas budaya dan kultur ketimuran berdasarkan moralitas agama harus ditegakkan.

Pemerintah bersama dengan negara-negara yang concern terhadap tegaknya moral harus merumuskan budaya dan gaya hidup yang berkualitas, penulis membayangkan dimasa mendatang pemerintah yang tergabung dalam negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) membuat pertemuan dan menyatakan kutukan terhadap sikap legalisasi free sex dan hubungan sejenis dan heteroseksual di Amerika.

Penulis juga membayangkan memerahnya kuping Amerika jika pemimpin kita bersama negara-negara yang masih menjunjung tinggi moralitas memblokir situs-situs porno dan melarang penyebarannnya di seluruh dunia. Saya yakin meski hanya gertakan tentu akan berefek pada sikap Amerika dan sekutunya menghadapi kita.

Nah kartu truf terhadap hubungan luar negeri ini ternyata tergantung siapa yang memimpin bangsa ini. Saya membayangkan suatu saat nanti kita memiliki pemimpin bangsa segalak Soekarno dan secerdik Hatta, dan seislami Natsir dalam memimpin bangsa ini, semoga.