INTERNASIONAL NASIONAL

Kamis, 17 Juli 2008

Reformasi Menuju Pengelolaan Keuangan Mandiri di Daerah

Oleh Heri Hidayat Makmun*

Selain itu yang lebih penting lagi dengan munculnya reformasi ini maka terbentuk juga semangat menjalankan roda pemerintahan dari daerah. Konsekuensi dari kondisi ini berupa otonomi daerah yang memberikan kewenangan dan tanggungjawab pada elit daaerah untuk ikut berperan langsung dalam penentuan kebijakan di daerah.

Pemerintah Daerah saat ini dituntut melakukan perubahan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Sebelumnya, Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah telah dijadikan pijakan awal kewajiban Pemerintah Daerah menerapkan akuntansi yang menghasilkan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan perhitungan APBD, Laporan Arus Kas, Neraca Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Perubahan pengelolaan keuangan daerah juga diikuti dengan perubahan dalam bidang auditing (pemeriksaan). Audit atas tata usaha keuangan daerah atau audit sektor publik juga telah mengalami perubahan dimana tujuannya adalah menunjukkan, dengan dasar yang cukup dan tepat dari bukti-bukti audit, apakah laporan keuangan disajikan secara wajar posisi keuangan Pemerintah Daerah, realisasi anggaran, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Kedua hal tersebut sejalan dengan bunyi Pasal 31 dan 32 Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang intinnya menerapkan bahwa:
“Gubernur Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang telah dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.”

Tidak ada komentar:

NASIONAL INTERNASIONAL
 





About Us | Disclaimer | Syarat dan Ketentuan | Pesan | RSS | Facebook | Twitter | Nasional | Internasional | ASEAN | Ekonomi | Pariwisata

Copyright © 2008. news.indonesianvoices.org - All Rights Reserved
Indonesian peoples thing..
Created by Group Link Website Published by Indonesian Voices
Meneruskan Semangat Bung Karno dan Bung Hatta