INTERNASIONAL NASIONAL

Kamis, 17 Juli 2008

Reformasi dan Redesign Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia

Oleh Heri Hidayat Makmun

Gerbong reformasi di Indonesia telah bergerak, sejarah baru ini secara politis telah mengubah arah sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia secara menyeluruh pada hampir semua aspek kehidupan bernegara. Salah satu perubahan yaitu upaya untuk menciptakan good governance yang terbebas dari tindakan korupsi, kolusi, nepotisme dan penciptaan sistem pemerintahan yang relatif lebih berimbang di antara eksekutif, judikatif, dan legislatif.

Reformasi birokrasi pada birokrasi kita yang terjadi juga telah meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kehidupan bernegara yang sebelumnya terkungkung oleh rejim berkuasa. Partisipasi itu mewujudkan tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansinya bagi penyelenggaraan kepemerintahan.

Upaya tersebut dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan serangkaian reformasi di sektor publik (public reform) dan reformasi manajemen publik (public management reform). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya.

Dimensi reformasi sektor publik tersebut tidak saja sekedar perubahan format kelembagaan, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efesien, efektif, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan reformasi kelembagaan (Institutional reform) dan reformasi manajemen publik (public management reform), yang didalamnya sudah mencakup reformasi pada sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yaitu:
1. Reformasi Sistem Penganggaran ( budgeting reform )
2. Reformasi Sistem Akuntansi ( accounting reform )
3. Reformasi Sistem Pemeriksaan ( audit reform )
4. Reformasi Sistem Manajemen Keuangan Daerah ( financial management reform ).

Pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan uang rakyat (public money) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accuntability).

Dalam rangka menciptakan tranparansi dan akutabilitas tersebut pemerintah terus melakukan berbagai usaha mencakup bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan, sistem, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dibidang peraturan perundang-udangan, pemerintah dengan persetujuan DPR-RI telah menetapkan satu paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Ketiga undang-undang tersebut menjadi dasar bagi institusi negara mengubah pola administrasi keuangan (financial administration) manjadi pengelolaan keuangan (financial management).

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 mewajibkan Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara/daerah dan badan lainnya. Laporan keuangan tersebut harus memenuhi standar akuntansi pemerintahan.

Untuk menyusun standar akuntansi pemerintahan, Presiden RI telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 84 tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2005.

KSAP telah berhasil menyusun suatu standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan Presiden sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP), tertanggal 13 Juni 2005.

Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut belum lengkap karena belum mengatur infrastrukturnya. Infrastuktur dan kelengkapan dari sistem akuntansi yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah diatur melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 yang mensyaratkan agar organisasi pemerintah pengguna anggaran mulai mengimplemtasikan anggaran berbasis kinerja.

Pada tahun 2006 lalu Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur hal-hal teknis yang seperti standar kode rekening, sistim dan prosedur, program dan kegiatan, mekanisme penganggaran, stuktur organisasi BPKD, hak dan kewenangan pejabat-pejabat pengelola keuangan dan lain-lain.

Tidak ada komentar:

NASIONAL INTERNASIONAL
 





About Us | Disclaimer | Syarat dan Ketentuan | Pesan | RSS | Facebook | Twitter | Nasional | Internasional | ASEAN | Ekonomi | Pariwisata

Copyright © 2008. news.indonesianvoices.org - All Rights Reserved
Indonesian peoples thing..
Created by Group Link Website Published by Indonesian Voices
Meneruskan Semangat Bung Karno dan Bung Hatta