Membudayakan Netralitas PNS

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara, abdi masyarakat , dan dalam tugas sehari-hari berada dalam mesin birokrasi pemerintahan, tetapi netralitas birokrasi pemerintahan terhadap kekuatan politik manapun yang mengendalikan pemerintahan harus terus selalu dapat diwujudkan.

BACA SELANJUTNYA

Mari Reformasi Budaya Menuju Budaya Anti Korupsi

Oleh Heri Hidayat Makmun

Semua orang yang memiliki perhatian terhadap nasib bangsa ini sadar bahwa korupsi menjadi masalah utama di negeri ini. korupsi merupakan persoalan Nasional yang harus diprioritaskan penanganannya, karena korupsi diyakini telah merusak sendi – sendi kehidupan masyarakat dan menjadi pemicu kesengsaraan rakyat.

Benang kusut bangsa ini, ujungnya itu ada pada permasalahan korupsi. Dari sinilah kita memulai. Kita benahi dengan tantangan merubah budaya yang sudah mengakar. Reformasi birokrasi dan pemerintahan tidak ada gunanya kalau tidak ada reformasi budaya. Tidak semua budaya kita harus kita lestarikan, ada yang harus kita basmi, yaitu budaya korupsi.

BACA SELANJUTNYA

Pembiaran Aparat Keamanan Membuat Gerakan RMS Semakin Berani

Gerakan dan aksi Republik Maluku Selatan (RMS) semakin lama semakin berani ini terbukti saat. Frans Sinmiasa diduga juga berperan penting dalam rencana pengibaran bendera "benang raja" saat puncak Sail Banda yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Ambon pada 3 Agustus 2010. Sebuah tindakan yang dinilai sangat berani dan menantang di depan Kepala Negara.

BACA SELANJUTNYA

Barack Obama : Perang Afghanistan Semakin Sulit

Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada hari Selasa memperingatkan bahwa negaranya menghadapi pertempuran sengit di Afghanistan, dengan lebih banyak korban dan "kekecewaan".

"Kita jelas masih menghadapi pertempuran sangat sulit di Afghanistan," kata Obama kepada pasukan di markas Bliss saat bersiap menandai akhir resmi gerakan tempur di Irak seperti dilaporkan AFP.

BACA SELANJUTNYA

Redenominasi Berbeda Dengen Sanering

Oleh Heri Hidayat Makmun

Setelah terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasuton membuat gebrakan, walaupun ini baru sekedar wacana yang muncul di kalangan BI saja. Wacana yang dilontarkan gubernur terpilih BI Darmin Nasution terkait redenominasi rupiah atau penyederhanan nilai mata uang.

Penyederhanaan ini karena nilai mata uang RI bisa tergolong yang terpanjang di dunia. Redenominasi tidak memotong mata uang seperti senering zaman Soekarno. Secara teori tidak member dampak apapun, kecuali karena factor isu seakan-akan redenominasi sebagai sebuah momok. Penyebab penyederhanaan memang dipicu oleh inflasi yang berkepanjangan. Inflasi bagi negara yang sedang berkembang memang sangat wajar asalkan dalam batas yang terkendali.

BACA SELANJUTNYA

Redenominasi Penting Untuk Melawan Investor "Hot Money"

Oleh Heri Hidayat Makmun

Saya terus terang Selama ini selalu mengkritisi kinerja pemerintah secara serius, tetapi untuk kali ini ketika wacana redenominasi ini saya sontak langsung girang. Mengapa bigitu? Sudah lama ide seperti ini penah terpikir oleh saya, ketika melihat cara-cara para spekulan uang menggoreng Rupiah.

Rupiah di goreng oleh para spekulan uang dengan memanfaatkan nilai ratusan, puluhan rupiah. Dan satuan yang nilainya memang sangat “amat” kecil. Kalau spekulan punya cukup modal untuk mempermainkan rupiah, mereka dapat menggencet rupiah agak tertekan sebesar Rp. 1,- sampai Rp. 100,- atau lebih dengan cara membeli uang dolar yang beredar di masyarakat dengan sejumlah tertentu. Semakin besar uang Rupiah yang digelontorkan dan uang dolar yang ditarik spekulan maka semakin besar point rupiah yang bergeser. Jika tadinya harga beli dolar dari Rp. 9100,-, setelah di goring harga dolar menjadi naik, contohnya menjadi Rp. 9150,- bergeser 50 point rupiah tertekan.

BACA SELANJUTNYA

Mantan Wakil Saddam Hussein, Tareq Aziz: Kami Semua Korban Amerika dan Inggris

Mantan wakil Saddam Hussein, Tareq Aziz, Jumat menuduh presiden Amerika Serikat membiarkan Irak hancur karena tetap akan menarik pasukan tempur walaupun aksi kekerasan meningkat dalam waktu belakangan ini.

Dalam wawancara dengan surat kabar Guardian, Inggris, mantan wakil perdana menteri Irak itu mengatakan Amerika Serikat harus tetap berada di negara ini untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukannya sejak invasi tahun 2003.

BACA SELANJUTNYA

Kekuatan Militer China, Rusia dan India Penting Bagi Keseimbangan dan Perdamaian Dunia

Oleh Sumantiri B. Sugeo

Ketidakseimbangan poros kekuatan dunia selama ini yang dikuasai Negara-negara adikuasa barat yang menggunakan kekuasaannya dalam upaya untuk memperkuat hegemoninya dengan cara-cara yang tidak demokratis dan berprikemanusiaan.

Pengembangan isu perang, pelanggaran hak asasi manusia, imperialism dan kolonialisme, penjualan senjata, monopoli teknologi nuklir, penguasaan institusi internasional seperti PBB membutuhkan peran negara-negara non barat untuk masuk dalam kancah kekuatan penyeimbang yang disegani.

Kehancuran saat perang Korea, perang Irak, perang di Somalia, perang Vietnam dan perang revolusi di Amerika Latin adalah contoh betapa pentingnya kekuatan lain sebagai penyeimbang dan menjadi penetrasi dari kekuatan dari poros yang hanya tunggal saja. Munculnya monopolistik kekuasaan, isu internasional dan penguasaan sumber energi dunia menghancurkan peradapan dunia yang humanis.

BACA SELANJUTNYA

Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di Perairan Nusantara

Upaya pemerintah Indonesia untuk memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan dilakukan melalui penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di perairan nusantara dengan suatu proses yang panjang hingga akhirnya, pada tanggal 19 Mei 1998, Sidang Pleno MSC-69 IMO secara resmi telah menerima (adopt) tiga ALKI yang diusulkan oleh Indonesia (41 tahun setelah Deklarasi Konsepsi Negara Kepulauan/Wawasan nusantara pada tahun 1957). Indonesia adalah Negara Kepulauan/Nusantara pertama yang telah mulai mengusulkan penetapan alur-alur laut kepulauannya sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982.

Penetapan ALKI dilakukan dengan mempertimbangkan aspek pertahanan keamanan negara dan kondisi hidro - oseanografi agar memungkinkan alur pelayaran yang aman untuk dilayari oleh setiap kapal. Keberadaan dua ALKI di KTI akan membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan dengan menarik manfaat dari kondisi perekonomian di kawasan Asia Pasifik dan kerjasama ASEAN yang semakin berkembang, melalui pengoptimalan oulet/pelabuhan untuk ekspor maupun pembukaan jalur pelayaran sebagai akses ke pusat pasar dan perdagangan internasional (khususnya di kawasan Asia Pasifik dan ASEAN).

ALKI sebagai salah satu alur laut perdagangan internasional perlu didukung dengan sistem transportasi laut nasional yang layak dan pengembangan outlet-outlet di KTI, serta dilakukan secara terpadu dengan pengembangan kawasan prioritas nasional, terutama Kawasan Andalan dan KAPET. BACA SELANJUTNYA

Citra BPKP yang Miring dan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemda yang Masih Buruk

Oleh Heri Hidayat Makmun *)

Perbaikan kapasitas birokrasi pemerintah daerah tidak akan bisa lepas dari kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah oleh aparatur Pemda. Kualitas yang baik ini merupakan suatu tuntutan reformasi birokrasi kearah penyelenggaraan pemerintah yang lebih memperhatikan good governance dengan mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Sebenarnya usaha untuk mencapai hal itu telah dilakukan Mendagri dan Pemerintah Daerah terlepas dari plus minus penyelenggaraannya. Upaya pembaharuan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penyusunan peraturan perundang-undangan, penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang keuangan. Pembaharuan di bidang keuangan mencakup berbagai aspek, yaitu perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban, dan auditing. Semua aspek tersebut diperbarui secara bertahap dan berkelanjutan disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi Pemerintah Indonesia.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, kewenangan pengelolaan keuangan daerah diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota. Sejalan dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri. Dengan demikian pemerintah daerah berhak untuk merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD ke DPRD masing-masing.

BACA SELANJUTNYA

Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah Masih Dihadapi Beberapa Kesulitan

Beragam tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam reformasi anggaran dan keuangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Selain berupa peraturan yang saling bertentangan yang dikeluarkan oleh Departemen di tingkat nasional, kesulitan muncul dalam keseluruhan siklus keuangan pemerintah daerah. Mulai dari pengesahan anggaran sampai ke penyusunan laporan keuangan, yang disebabkan oleh kompleksitas peraturan, kurangnya SDM, buruknya koordinasi dan tidak memadainya teknologi yang digunakan.

Beberapa contoh yang lebih spesifik antara lain: Keterpaduan Perencanaan dan Penganggaran. Keterkaitan antara UU No 25/1999, UU No 17/2003 dan UU No 32/2004 dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Perencanaan Tahunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA/PPAS), dan anggaran tahunan tidak jelas. Sedang tujuan dari PP No 58/2005 dan Permendagri No 13/2006 adalah untuk mengaitkan perencanan dan penganggaran.

BACA SELANJUTNYA

Peluang Investasi Malaysia di Indonesia Cukup Besar

Head of Corporate Banking HSBC Indonesia, Mark Emmerson menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi (GDP 2009 5.8%, diperkirakan naik menjadi 6% 2010 dan 6.5% tahun depan), labor cost yang rendah (seperempat dari labor cost Malaysia), akan membuka peluang bagi pebisnis Malaysia berinvestasi di Indonesia.

Beberapa sektor yang dapat menjadi fokus peluang investasi Malaysia di Indonesia, menurut Mark Emmerson adalah sektor pertambangan dan pertanian. Selain itu, sehubungan domestic consumption yang sangat besar (65% GDP diserap oleh domestic consumption), maka bisnis yang memiliki target pada golongan muda (new middle class) akan sangat menjanjikan.

Sementara itu, Karim Raslan, Group CEO KRA Group, konsultan dan kolumnis Malaysia yang pernah tinggal selama 10 tahun di Indonesia, menyampaikan satu hal menarik bahwa kesamaan budaya dan bahasa antara Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah keuntungan bagi pebisnis Malaysia untuk berinvestasi di Indonesia.

BACA SELANJUTNYA

Pengembangan Kekuatan Militer China Untuk Perdamaian dan Keamanan

China menjadi negara yang mendapat perhatian secara khusus oleh semua negara yang memperhatikan posisi kekuatan militer. Selain kebangkitan ekonomi China juga melakukan gebrakan pada kapasitas militer, dengan peningkatan anggaran untuk moderinisasi peralatan militer dengan melakukan loncatan teknologi. Pada Tahun 2009 Pemerintah China menaikkan anggaran militer mencapai 480,686 miliar yuan (70,2 miliar dolar AS), meningkat 62,482 miliar yuan dari 2008, kata jurubicara parlemen China, Li Zhaoxing kepada para wartawan seperti dikutip AFP. Kemudian pada tahun 2010 ini peningkatan lagi yang besarannya masih ditentukan pemerintah China, kemungkinan seperti yang di lansir sebuah lembaga riset perdamaian internasional di Stockholm itu, China akan menambahakn lagi sebesar 10% dari 84,9 miliar dollar tahun lalu untuk anggaran militer tahun 2010.

China telah menjadi negara kedua yang punya anggaran militer paling besar di dunia, setelah Amerika Serikat, kata sebuah lembaga riset perdamaian Swedia. Nomor tiga adalah Perancis, disusul Inggris dan Rusia, tetapi dilihat dari proyeksinya Prancis dan Inggris memang sudah lama memiliki besaran anggaran seperti sekarang ini. Jadi bisa dikatakan anggaran militer China menyusul secara cepat dibebarapa tahun terakhir ini.

Isu kekuatan militer sangat kritis dan sensitif. Kebangkitan China yang juga berarti kebangkitan ekonomi dan juga militer menjadi kekhawatiran beberapa negara, khususnya yang mempertahankan hegomoni sebagai syarat pertahanan nasional negara tersebut.

BACA SELANJUTNYA

Indonesia Harus Membela Kepentingan Nasional dan Regional ASEAN Dalam G-20

ASEAN harus menjadi organisasi kawasan yang tanggap terhadap perubahan kondisi di tingkat regional dan global. Hal disampaikan Perdana Menteri (PM) Thailand Abhisit Vejjajiva dalam pidato pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-15 ASEAN, di Hotel Dusit Thani, Hua Hin, Thailand, Jumat. Abhisit Vejjajiva juga menyerukan organisasi ASEAN untuk menjadi suara perwakilan negara berkembang dalam Forum G20 untuk mengatasi dampak krisis keuangan global yang masih berlanjut.

Hanya dengan begitu, menurut Abhisit, ASEAN dapat menjadi organisasi yang tetap relevan dan memiliki visi yang tetap hidup. Ia menambahkan "Keterwakilan ASEAN dalam forum G20 telah menunjukkan bahwa kepentingan ASEAN tidak hanya menjadi urusan negara-negara Asia Tenggara, tetapi juga seluruh dunia.

Kita telah menjadi suara negara-negara berkembang lainnya dalam usaha kita untuk mengatasi krisis ekonomi di pertemuan G20 London dan Pittsburgh," tutur Abhisit yang menyampaikan pidato dalam Bahasa Inggris.

ASEAN bersama dengan tiga rekan mereka yaitu China, Korea Selatan, dan Jepang, yang tergabung dalam ASEAN+3 telah membentuk "Chiang Mai Initiative" guna menyediakan dana cadangan bagi negara ASEAN yang kekeringan likuiditas akibat krisis finansial dunia. BACA SELANJUTNYA

Ekonomi Amerika Latin Terimbas Krisis Euro

Amerika latin yang pada masa krisis Amerika Serikat lalu ikut merasakan dampak, sekarang pada masa krisis euro di Eropa ikut terimbas juga. Indikasi ini terlihat dari saham dan mata uang di Amerika Latin lesu pada Kamis, karena kegelisahan dari krisis euro berdesir ke seluruh dunia.

Krisis ekonomi tahun 2008 di Amerika berbeda dengan krisis Yunani. Krisis Amerika dipicu oleh krisis perbankan dan lembaga keuangan yang terlalu banyak memberikan kredit perumahan dengan standar rendah (subprime loans) dan transaksi derivatif yang sangat besar.

Sementara krisis Yunani tidak dipicu oleh krisis perbankan, tetapi karena krisis utang pemerintah. Yunani terlalu banyak meminjam pada masa lalu untuk membiayai pengeluaran yang jorjoran. Sebagai anggota Uni Eropa, Yunani dapat meminjam dengan bunga murah karena memiliki peringkat utang relatif baik karena ditunjang oleh kekuatan ekonomi Jerman dan Perancis.

Baik Amerika Serikat maupun Eropa memiliki kaitan perdagangan dan ekonomi yang kuat dengan Amerika Latin. Di tengah hari perdagangan, pasar saham terbesar di kawasan itu, Sao Paulo di Brasil, turun 3,15 persen pada 57.808 poin. Indeks utama Meksiko menunjukkan penurunan 2,12 persen, sedangkan bursa Chile Santiago merosot 1,7 persen. Mata uang Brasil, real, terutama merasa panas. Kehilangan 2,2 persen terhadap dolar dan diperdagangkan pada 1,883 terhadap greenback.

Rusia Menawarkan Rudal S-300 dan S-400 Ke Turki

Rusia siap untuk berpartisipasi dalam tender untuk menawarkan Turki S-300 dan S-400 sistem rudal darat ke udara, eksportir senjata yang dikontrol pemerintah mengatakan pada hari Rabu.

Sistem Pertahanan Udara Rudal darat ke udara Rusia ini telah mengalami modifiaksi terus menerus sejak era Uni Soviet tahun 1950, dan modivikasi terus berlanjut sampai sekarang ini.

Model-model awal SAM Rusia seperti Sishanud SAM S-25 sampai generasi sekarang ini S-300 dan S-400 yang sangat dikagumi para pejabat pertahanan Turki. Sistem pertahanan rudal darat ke udara ini juga sudah dibeli oleh China, Iran dan Arab Saudi.

Rusia terus berupaya meningkatkan keperkasaan angkatan bersenjatanya dan berupaya menjadi yang terkuat di dunia. Teranyar, negeri itu akan memutakhirkan sistem pertahanan udara dan angkasanya, untuk mengantisipasi ancaman dari negara lain.

BACA SELANJUTNYA

Menlu RI-Menlu Malaysia Bahas Tindak Lanjut Kesepakatan Kedua Kepala Negara

Menteri Luar Negeri RI, Dr. R.M. Marty Natalegawa bersama Menteri Luar Negeri Malaysia, Dato’ Sri Anifah Aman telah mengidentifkasi langkah-langkah untuk menindaklanjuti kesepakatan yang dicapai antara Presiden RI dengan PM Malaysia pada pertemuan ke-7 Konsultasi Tahunan, 18 Mei 2010 lalu di Putrajaya, Malaysia. Hal tersebut disampaikan pada saat konferensi pers bersama Kedua Menlu, siang ini (17/06) di Gedung Pancasila Kemlu RI.

Salah satu yang menjadi tindak lanjut tersebut adalah rencana pertemuan komisi bersama (Joint Commission for Bilateral Cooperation) tingkat Menteri Luar Negeri yang akan diselenggarakan pada bulan November 2010 di Malaysia. Pertemuan tersebut membahas hal-hal yang menjadi perhatian kedua negara dalam hubungan bilateral termasuk hasil pertemuan keempat working groups kedua Negara di bidang Politik-keamanan dan perbatasan, ekonomi, sosial- budaya, dan ketenagakerjaan.

BACA SELANJUTNYA