Visi Saya Untuk Indonesia

( Bagian 1 )

Kita bisa memajukan Indonesia dengan menjalankan dua mata pedang sekaligus yang pertama bangun ekonomi melalui membuka lapangan pekerjaan dengan membangun pabrik senjata besar-besaran. Jadi selain menampung pengangguran kita juga untuk memperkuat pertahanan bangsa kita. Mata pedang kedua adalah pembangunan SDM dengan reformasi pendidikan, kita bangun institusi pendidikan yang dapat menydikan penddkan gratis sampe S1.

Membangun pendidikan bagi anak bangsa kita tidak hanya dengan mensejahterakan para pendidiknya tetapi juga memberikan akses seluas-luasnya kepada semua generasi kita untuk dapat mengenyam pendidikan sampai S1, bahkan pendidikan harus diwajibkan. Semua anak wajib sekolah. Badan Hukum Pendidikan harus dihapus dan harus kembali ke tanggungjawab negara. Perguruan Tinggi masuk dalam anggaran APBN baik swasta maupun negri.

Koperasi kita yang mati suri harus juga direvormasi, dan dihidupkan kembali. Sebenanrnya undang-undang kita sudah mendukung, tetapi regulasi yang dikeluarkan pada tingkat inflementasi banyak kontra produktif terhadap eksistensi koperasi itu sendiri. Sebagai contoh keberadaan koperasi simpan pinjam bisa menjadi masalah karena diidentifikasikan sebagai pengumpulan dana masyarakat yang ilegal.

Pemerintah mensyaratkan pengumpulan dana masyarakat harus dalam bentuk badan hukum perbankan, padahal kita tahu banyak perbankan yang tidak mau melakukan intermediasi dengan pengusaha kecil apalagi pd sektor mikro atau informal.

Kita juga harus melakukan apa yang dilakukan Pemerintah China terhadap UKM2 nya,.. mereka melakukan jemput bola untuk memberikan modal bantuan yang berbunga rendah. Untuk mendukung UKM ini kita bangun sebuah Sistem Jaringan Marketing Terdistribusi yang bermarkas di Dep Perdagangan. SJMT ini dilakukan oleh sebuah badan yang bertugas mencari pasar bagi produk-produk kita. SJMT membangun jaringan dagang diluar negeri.

Kita juga harus melakukan peningkatan kapasitas kepada UKM2 kita: 1. Perbaikan mutu produk yang didukung oleh pengawas kualitas dan mutu produk. 2. Perbaikan packing 3. Peningkatan kualitas manajemen bagi para pemilik UKM ini. 4. Pengetahuan tentang pasar dan kebutuhan pasar akan suatu produk yang diinginkan.

Untuk mempertahankan cadangan devisa kita agar tidak mudah digoreng oleh para spekulan uang. Perlu dilakukan tindakan: 1. Memindahkan 30% devisa kita yang semula berbentuk dolar menjadi euro. 2. Memindahkan 20% devisa kita yang semula dolar menjd dinar emas 3. Memindahkan 30% devisa kita yang semula dolar menjadi RMB (mata uang china). Selain itu kita juga harus melakukan kerjasama perdagangan dgn mengganti...
mata uang dolar sebagai alat transaksi perdagangan internasional. Kita juga harus melarang transaksi perdangan didalam negeri dengan menggunakan mata uang selain rupiah. Transaksi selain rupiah harus dikenakan PPN yang sangat tinggi.

Untuk mempertahankan laut sebagai sumber ekonomi dan gangguan asing, maka kita buat ratusan pabrik-pabrik kapal di berbagai kota di seluruh nusantara. Jangan takut untuk melakukan investasi dengan menggunakan APBN kita dari pos pengeluaran pembiayaan. Kita buat BUMN-BUMN baru selain untuk menyerap tenaga kerja besar-besaran juga uangnya lebih mermanfaat dari pada digasak koruptor.

( Bagian 2 Menyusul )

Aset Strategis Kita yang Dikuasai Bangsa Lain

Bisakah kita mengatakan bahwa kita adalah bangsa yang kaya dan sukses dalam membangaun ekonomi? Kenyataanya sekarang ini bangsa-bangsa yang maju secara ekonomi seperti China, India, Malaysia atau Singapura yang dalam decade ini adalah bangsa yang sukses secara ekonomi memiliki ciri khusus yaitu dapat menguasai asset bangsa lain, atau setidaknya dapat mempertahankan asset strategisnya tetap ditangan dan dapat berproduksi dengan baik.

Hal yang sangat kita sedihkan adalah bangsa kita justru terjadi sebaliknya. Ternyata banyak aset-aset Indonesia yang sangat strategis kini dikuasai bangsa lain. Sebut saja PT Indosat Tbk. yang pernah dijual ke Temasek Holding dan kini berada di tangan Qatar Telecom, PT Telkomsel yang dimiliki Temasek Singapura, XL yang dimiliki Malaysia dan masih banyak lagi.

Konglomet Singapura melalui Temasek sudah cukup lama membidik dan memburu sektor telekomunikasi di Indonesia. Lewat STT, pada tahun 2001 Temasek termasuk investor yang paling sigap menawar saham PT Telkomsel. Usaha itu kemudian membuahkan hasil dengan mengantongi saham operator seluler terbesar di Indonesia sebesar 35 persen.

Temasek yang menguasai saham STT sampai 67,65 persen, dengan kalimat lain, secara tidak langsung juga menggenggam 23,7 persen saham Telkomsel. Bersama Cargill Golden Agri Resources, Temasek juga masuk dalam pengelolaan dan pengembangan perkebunan minyak kelapa sawit di Indonesia.

Kita tahu, saat dibeli oleh Temasek, jumlah pelanggan seluler Indosat masih sekitar 3,5 juta namun hingga dijual kepada Qatar Telecom tahun lalu, pelanggan Indosat sudah mencapai 16,7 juta pelanggan atau nyaris tujuh kali lipat jumlah penduduk Singapura.

Dari sisi laba, Indosat terus meraup angka paling sedikit 25 persen dari nilai investasi awal Temasek sebesar Rp 5 triliun, atau sekitar Rp 1,25 triliun. Hingga akhir 2006, BUMN Singapura itu mampu meraup pendapatan usaha Rp 12,3 triliun. Sebanyak 75,4 persen dari pendapatan itu disumbangkan oleh bisnis selulernya dan itu disumbangkan oleh Indosat. Bisa dibayangkan berapa triliun rupiah yang dikeduk pemerintah Singapura dari Indosat selama lima tahun terakhir?

Di bidang ini juga, perusahaan tetangga kita Malaysia, Khasanah, misalnya menguasai operator seluler XL. Di perbankan, Khasanah menggenggam saham Bank Niaga dan Bank Lippo, yang kini setelah dimerger diubah namanya menjadi Bank CIMB Niaga.

Lalu Malayan Banking (Maybank) membeli 100 persen saham konsorsium Sorak Finansial Holdings Pte Ltd di PT Bank International Indonesia (BII) Tbk. Satu bank Malaysia juga sudah menguasai Bank Bumiputera.

Lalu Group Guthrie, menguasai 25 perusahaan perkebunan dari hasil lelang yang digelar BPPN. Dengan penguasaan lahan tersebut, Guthrie kini memiliki lebih dari 260 ribu hektare lahan kelapa sawit di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

Rasisme Warga Israel Keturunan Yahudi Terhadap Warga Arab

Bagaimana rasanya jika orang Arab dipaksa untuk satu negara dengan Yahudi dalam satu negara yang kontroversial, Israel. Hanya satu dari banyak negara di Timur Tengah yang ingin membangun kembali Yahudismme di tanah yang mayoritas adalah Muslim.

Tak pelak bahwa integritas bangsa Arab Palestina yang hari-demi hari semakin tidak jelas juntrungannya itu. Harus dipaksa berada disuatu pemerintahan Israel, sementara pemerintahan Palestina sendiri rapuh akibat gerusan tekanan politik AS dan Israel yang demikian masif. Tidak ada sedikitpun diberi napas.

Ini merupakan sebuah kisah penderitaan bangsa Arab itu di tanah yang dulu disebut Palestina sekarang di klaim sebagai tanah dari negara Israel. Sebuah penjelasan jujur dari Joseph Agazy dan Dominique Vidal, dalam majalah Le Monde Diplomatique edisi Mei 2009. Judul asli tulisan itu "Hostage to Israel’s far right."

Tulisan yang memberi ruang pada suatu penjelasan tentang ketergerusan bangsa Arab di tanah kelahirannya sendiri ini benar-benar menghebohkan baik di Timur Tengah sendiri dan juga di AS dan Eropah. Ikut memberi inspirasi dua negara sebagai solusi krisis Timur Tengah yang akut ini.

"Tak peduli dia Yahudi, Muslim atau Kristen, seorang warga negara mesti menunjukkan kesetiaannya kepada negara. Jika tidak, dia bukanlah warga negara," kata David Rotem, mantan Wakil Ketua DPR Israel (Knesset) dan orang kepercayaan Avigdor Lieberman, Ketua Partai Yisrael Beitenu (Israel Tanah Air Kita).

Pernyataan ini menyentil orang-orang seperti Rabbi Meyer Hirsh yang berani menemui Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dan para anggota parlemen dari puak Arab yang memprotes pembumihangusan Gaza beberapa waktu lalu.

Partai ultra Yahudi ini menghendaki semua warga negara Israel harus mengucapkan sumpah setia kepada panji-panji Yudaisme, menyanyikan lagu kebangsaan Yahudi, dan mengikuti wajib militer. Warga Yahudi ortodoks dan Arab selama ini dikecualikan dari wajib militer.

Tidak seperti Partai Likud, Partai Yisrael Beiteinu memang mendukung solusi dua negara.

"Orang-orang Palestina menginginkan satu negara judenrein (istilah Nazi Jerman untuk negara khusus Yahudi), dan Israel adalah negara 100 persen Yahudi, bangsa lain sama sekali tidak boleh memasukinya,” kata Rotem.

Ironisnya, tiga partai politik Arab di Knesset memiliki pandangan serupa mengenai hal itu, namun dengan nuansa berbeda. Salah satunya Hanin Zoabi, perempuan Arab pertama yang menjadi anggota Knesset mewakili Majelis Demokrasi Nasional (Balad) yang pemimpinnya Azmi Bishara dituduh mengkhianati Israel.

Hanin melihat pendirian politik Lieberman sebagai pintu masuk Arab untuk mendapatkan sesuatu dengan menukarkan sesuatu (quid pro quo).

"Saya (Israel) mundur dari wilayah pendudukan namun saya harus mendapatkan kesetiaan kalian (Palestina). Balasannya, warga Palestina Israel harus diingatkan bahwa mereka tinggal di negara Yahudi yang mesti menerima konsekuensinya," kata Hanin mengandaikan dia Lieberman.

Sementara, di kantornya di Nazareth, pengacara Tawfiq Abu Ahmed dari Gerakan Arab untuk Pembaruan, menyebut pendirian anti Arab dari warga Yahudi malah menaikkan popularitas gerakan Arab.

Lain halnya dengan Hanna Swaid, Walikota Eilaboun di Provinsi Galilee yang juga anggota partai komunis Arab Hadash. Dia menyebut prakarsa Yisrael Beiteinu hanya akan memperkuat diskriminasi terhadap Arab dan memprovokasi perpecahan.

"Era Lieberman telah ditandai oleh bentrokan-bentrokan, terutama di kota-kota yang populasi penduduknya berimbang,” kata Hanna.

Pandangan ini diamini oleh Hassan Jabareen, Direktur Adalah (semacam LBH untuk hak-hak kaum minoritas Israel) yang menyatakan Israel merasa dihianati dari dalam sehingga terus memprovokasi Arab Israel.

Orang Israel menilai warga Arab telah menggagalkan manuver-manuver Israel seperti memerangi Hizbullah pada 2006 dan Gaza beberapa bulan lalu.

"Tak ada seorang pun yang percaya lagi pada (solusi) dua negara. Konflik pecah di semua front seperti terjadi pada 1948," kata Jabareen.


Diusir

Agitasi dan celaan menyebar lebih dahsyat dibanding masa-masa sebelumnya. "Mereka (warga Arab Israel) bekerja dari dalam, untuk menghancurkan Negara Israel," tuduh Lieberman.

Sementara mantan anggota Partai Likud, Moshe Feiglin dengan kasar berkata, "Anda tak bisa mengajari monyet berbicara dan anda tak bisa mengajari orang Arab soal demokrasi."

Nada-nada permusuhan ini berusaha diredam oleh sejumlah tokoh moderat, diantaranya Presiden Shimon Peres yang menyatakan orang Arab, sebagaimana warga negara Israel lainnya, memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Sayang, kerusakan sudah demikian parah dan kebencian terhadap Arab sudah akut.

Berdasarkan jajak pendapat tahun 2006 dan 2007, 78% orang Yahudi menentang parpol Arab, 75% tidak mau hidup satu gedung dengan orang Arab, 75% percaya orang Arab suka dengan kekerasan, 68% takut meledaknya intifada baru, 64% khawatir bertambahnya penduduk Arab, dan 56% percaya orang Arab tak akan bisa mencapai tingkat kebudayaan seperti dicapai bangsa Yahudi.

Oleh karena itu, 55% orang Yahudi Israel meminta orang Arab diusir, 50% mendukung pengalihan warga Arab ke wilayah non Yahudi dan 42% menyebut Arab tak berhak ikut Pemilu.

Keinginan ini tersalurkan oleh berkuasanya tokoh-tokoh garis keras, terutama Avigdor Lieberman dengan Yisrael Beitenu-nya.

Namun, mengutip Ahmed Oudeh, tukang roti, di Acre, yang paling menakutkan Arab adalah munculnya Lieberman-Lieberman muda yang menciptakan iklim teror di wilayah Israel yang penduduknya banyak orang Arab.

Oktober tahun lalu, di Acre yang berpenduduk 53 ribu dengan 17 ribu diantaranya Arab, ribuan perusuh Yahudi menghancurkan 30 rumah, 84 toko dan 100 kendaraan.

Secara perlahan atau terang-terangan, Israel terus mengintimidasi dan memaksa warga Arab untuk keluar dari Israel, termasuk dengan mengundang warga Yahudi seluruh dunia menetap di Israel.

"Mereka memanfaatkan (kedatangan) orang Yahudi oriental (Asia), dan kini dari Rusia yang ultra relijius," kata arsitek Buthaina Dabit.


Diperangi

Di beberapa kota Israel lain seperti Jaffa, Israel mengusir warga Arab dengan menaikkan harga sewa apartemen sampai penyewa tidak mampu lagi membayar dan hengkang dari apartemen.

"Beberapa orang menyebut ini dilebih-lebihkan, namun faktanya memang seperti itu. Legitimasi hukum kami ditohok, gangguan dengan kekerasan berulangkali terjadi, kota-kota kami terancam Yahudisasi. Penghancuran Palestina di Gaza terjadi juga pada kami,” kata Aida Touma-Sliman, Direktur Perempuan Anti Kekerasan.

Bahkan di Nazareth yang berpenduduk mayoritas Arab dan relatif damai, ancaman ultra kanan pimpinan Avigdor Lieberman sangat mengusik kota itu. "Pidato-pidato Lieberman layaknya sebuah seruan untuk memerangi kami," kata Touma-Sliman.

Akibatnya, orang-orang Arab beralih dukungan dari semula memilih partai-partai zionis menjadi mencoblos partai-partai Arab. Kini hanya 12 persen orang Arab yang memilih partai-partai Yahudi, padahal tiga tahun lalu angkanya mencapai 30 persen.

Israel pun menjadi negara rasis yang dari hari ke hari semakin ingin membangun Israel sebagai satu negara yang hanya diperuntukan bagi orang Yahudi, sementara orang-orang Arab kian diasingkan dan dipreteli haknya.

Birokrat-birokrat Arab seperti Wakil Walikota Acre, Adham Jamal, tak dilimpahi wewenang apapun, sampai-sampai menyediakan perumahan layak untuk warga Arab pun tak mampu dilakukannya.

Warga Arab pun menjadi khawatir, apakah solusi konflik Palestina-Israel itu mesti ditutup dengan solusi satu negara dua kebangsaan, atau dua negara terpisah.

"Jika sembilan dari tiap sepuluh orang Yahudi ingin negaranya sendiri, maka hal sama terjadi pada dua dari setiap tiga orang Palestina di wilayah-wilayah pendudukan. Dalam solusi dua negara, apa yang terjadi pada wilayah-wilayah pendudukan? Siapa yang akan menjamin hak-hak kami?” tanya Aida Touma-Sliman. (*)

Sumber bahan : http://www.antara.co.id/view/?i=1243995755&c=ART&s=SPK

Nomor Urut Capres Mega - Bowo No. 1, SBY - Boediono No. 2 dan JK - Win No. 3

Pertemuan antara para Capres dalam penentuan Nomor Urut Capres yang diselenggarakan oleh KPU hari ini Sabtu, 30 Mei 2009. Pertemuan para Capres, Cawapres dan Tim Suksesnya ini, memberikan suatu kisah lain dalam khasanah perpolitikan di tanah air.

Dalam pertemuan itu terjadi silahturahmi antara para Capres dan Cawapres walaupun memang seakan ter paksa, tetapi ini merupakan suatu kesempatan baik, untuk kembali cooling down dari suasana panas yang akhir-akhir ini kita rasakan.

Dari hasil penentuan Nomor Urut Capres - Cawapres tersebut hasilnya nomor Urut Capres Mega - Bowo No. 1, SBY - Boediono No. 2 dan JK - Win No. 3. Seremoninya berjalan tertib, lancar, dan hangat.

Ini pertanda penting dalam warna pemilu kita. Semoga pemilu ini menjadi lebih elegan dengan kedewasaan politik pada semua elit dan juga tentu rakyat Indonesia agar pemilu ini berjalan lancar dengan aman dan tertib. Amiin.

50 Juta Pemilih yang Terkubur Kesalahan DPT Bak Raksasa Tidur Penentu Kemenangan

Menurut data yang direlis KPU Pusat bahwa total penambahan suara dari rekapitulasi akhir DPT bahwa penambahan pemilih baru hasil pemutakhiran sekitar 50 juta baru pemilih.

Para pemilih baru ini berasal dari pemilih yang sebelumnya pada pemilu capres tidak masuk DPT, kemudian secara kesadaran sendiri melapor, dilaporkan RT/RW/Lurah, dilaporkan pengurus partai dan sebagainya.

50 juta pemilih ini tidaklah sedikit, jumlah ini sangat fantastis. 50 Juta pemilih yang terkubur akibat kesalahan DPT adalah raksasa tidur yang akan menentukan siapa sesungguhnya the real winner.

Kita kembalikan pemilu 2009 ke koridor sebenarnya untuk melaksanakan amanat UUD 45 yang memberikan hak kepada semua warga bangsa untuk menentukan arah bangsa dengan memilih. Beri mereka ruang untuk perbaikan demokrasi kita yang lebih adil dan beradab.

Kemenangan menjadi Orang Nomor Satu di Indonesia tanpa memberikan kesempatan sesuai amanah UUD 45 akan mencederai hak sipil setiap warga yang di lindungi oleh UUD 45, akan mencederai konstitusi kita sendiri.

Pemilu jujur dan adil adalah kebesar bangsa pada masa yang akan datang.

Oknum Antek Asing Kalau Ada yang Bilang Cuma Ada Sistem Ekonomi Liberal di Dunia

Menurut data BPS jumlah perusahaan yang benar-benar memberikan pekerjaan bagi rakyat Indonesia adalah pada sektor mikro, informal dan usaha kecil sebesar 71% tahun 2004. Ekonomi kita sebenarnya masih lebih mandiri. Wajar jika pemerintah sudah seharusnya untuk lebih memperhatikan masyarakat dengan prosentasi yang besar ini.

Ekonmi kerakyatan itu dalam arti yang praktis lebih memberikan porsi yang besar kepada masyarakt luas untuk mendapatkan hak dan kesempatan berusaha, mendapatkan haknya berdasarkan UUD 45 sebagai rakyat dari negara yang berasal dari pengusahaan kekayaan mineral yang dikelola negara, masyarakat luas baik sektor informal, UMKM, maupun menengah dan koorporat besar sama-sama mendapatkan akses modal yang sama dan adil.

Ekonomi kerakyatan melarang monopoli. Monopoli menguasai pasar secara keseluruhan dan menguasai usaha dari hulu sampai ke hilir yang menggurita.

Ekonomi kerakyatan itu bisa juga berupa proteksi terhadap import terhadap produk-produk yang sudah diproduksi didalam negeri, atau membatasi import pada khusus untuk kualitas tertentu dan segmen pasar tertentu. Contoh kesalahan pemerintah dalam masalah ini adalah pajak import susu yang hanya o%, sehingga pada akhirnya membunuh industri susu dalam negeri. Bukan industrinya saja yang keok, para peternak susu, industri rumah tangga pakan ternak juga keok semua. Berapa orang yang menganggur akibat kesalahan kebijakan ini?

Ekonomi kerakyatan itu bisa juga dengan mengefektifkan intermediasi perbankan kita ke seluruh dunia usaha, tidak kepada pengusaha rakyasasa (konglomerat) saja, tetapi juga kepada seluruh usaha mikro, UMKM, sektor informal, petani dan nelayan. Selama ini mereka ini tidak mendapatkan akses modal dari perbankan.

Ekonomi kerakyatan juga berlaku dalam skema kerjasama mutualisme antara pengusaha besar dan usaha kecil (sektor mikro). Contohnya industri mobil nasional yang diproduksi oleh perusahaan besar (bisa pengusaha nasional atau modal asing), dengan melibatkan usaha kecil dalam pembuatan skrup contohnya, pembuatan jok mobilnya, pembuatan, strir mobilnya seperti yang dilakukan di Jerman atau di Jepang sekarang ini.

Bisa juga berupa kepastian ketersediaan pupuk bagi petani pada saat mereka akan tanam benih, dan ketersediaan penampung hasil panen pada saat mereka panen dengan harga yang sesuai dan tidak merugikan petani. Pemerintah harus membatasi para tengkulak dengan adanya regulasi yang lebih pro kepada petani.

Ekonomi kerakyatan bisa juga berupa membatasi pasar modern atau mart-mart agar tidak masuk kepelosok, kampung-kampung, yang demikian menggurita sehingga mematikan pasar tradisional, warung-warung kecil, koperasi dan usaha rakyat lainnya. Pengaturan wilayah akses pasar bagi usaha koorporat retail besar harus dibatasi. Agar tidak membunuh pencarian nafkah dan memperbesar pengangguran.

Pro kerakyatan bisa berupa usaha Departemen Perdagangan untuk mendapatkan akses pasar diluar negeri untuk meningkatankan export dari hasil industri dalam negeri. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah China yang memperbesar akses pasar industri dalam negerinya.

Sebenarnya banyak sekali contohnya yang menjelaskan seperti apa ekonomi kerakyatan. Jelas secara aplikasinya praktek-praktek seperti ini akan lebih pro kepada masyarakat luas. Walaupun hal seperti ini tidak akan ada dalam pembahasan di Harvard (Gang pemikir Yahudi). Tetapi ini merupakan gagasan pikiran Prof. Mubyarto. Cendikiawan kita.

Pengalaman pembangunan ekonomi Indonesia yang dijalankan berdasarkan mekanisme pasar sering tidak berjalan dengan baik, khususnya sejak masa orde baru. Kegagalan pembangunan ekonomi yang diragakan berdasarkan mekanisme pasar ini antara lain karena kegagalan pasar itu sendiri, intervensi pemerintah yang tidak benar, tidak efektifnya pasar tersebut berjalan, dan adanya pengaruh eksternal.

Komitmen pemerintah untuk mengurangi gap penguasaan aset ekonomi antara sebagian besar pelaku ekonomi di tingkat rakyat dan sebagian kecil pengusaha besar (konglomerat), perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Hasil yang diharapkan adalah terciptanya struktur ekonomi yang berimbang antar pelaku ekonomi dalam negeri, demi mengamankan pencapaian target pertumbuhan (growth) (Gillis et al., 1987). Bahwa kegagalan kebijakan pembangunan ekonomi nasional masa orde baru dengan keberpihakan yang berlebihan terhadap kelompok pengusaha besar perlu diubah.

Sudah saatnya dan cukup adil jika pengusaha kecil –menengah dan bangun usaha koperasi mendapat kesempatan secara ekonomi untuk berkembang sekaligus mengejar ketertinggalan yang selama ini mewarnai buruknya tampilan struktur ekonomi nasional.

Hal yang masih kurang jelas dalam TAP MPR dimaksud adalah apakah perspektif pembangunan nasional dengan keberpihakan kepada usaha kecil-menengah dan koperasi ini masih dijalankan melalui mekanisme pasar?

Nampaknya kita semua berada pada pilahan yang dilematis. Mau meninggalkan mekanisme pasar dalam sistem ekonomi nasional atau ekonomi yang lebih populis, karena melihat kegagalan pasar akhir-akhir ini yang menyebabkan resisi dunia yang cukup dalam. Tetapi disisi lain negara kapitalis masih terus mengkampanyekan suatu sistem yang lebih menguntungkan mereka.

Di dalam negeri orang-orang yang sudah terlanjur makan "keju dari kooporat asing" juga ikut menghadang perubahan arah sistem ekonomi kita dengan mengatakan. "Eh Indonesia memang mau kemana lagi, khan sistem ekonomi cuma liberal saja?"

Neo Liberal Musuh Rakyat Indonesia

Semua orang tahu bahwa kemiskinan permanen yang diciptakan oleh sebuah sistem yang dinamakan neo liberal di Indonesia adalah akibat pemerintah lemah terhadap berbagai intervensi asing. Asing masih terus berupaya menguras mineral di Indonesia dengan hanya memberikan sedikit fee kepada pemerintah.

Seperti yang diungkapkan oleh Pengamat politik dari Universitas Paramadina Bima Arya Sugiarto bahwa intervensi politik juga kemungkinan akan terjadi secara halus pada pemilu presiden yang akan datang. Intervensi ini bisa melalui media massa. Maksud intervensi ini supaya misi neo liberal untuk tetap mempertahankan perusahaan pengekplorasi mineral asing di Indonesia tetap bertahan.

Bima Arya Sugiarto menilai selama ini SBY sebagai presiden juga dianggap lemah terhadap intervensi asing sehingga opini yang beredar di masyarakat, terdapat keterlibatan pihak asing atas terbentuknya pasangan SBY-Boediono.

Opini masyarakat sekarang ini beredar mengenai paham neoliberal pada pasangan SBY-Budiono.

Selain Bima, Pendiri Negarawan Center Johan Silalahi juga ikut menilai bahwa jika sampai pasangan Capres dan Cawapres SBY-Boediono terpilih, maka kebijakan asing, intervensi asing, penguasaan asing di Indonesia akan semakin merajalela seperti yang dikutif dari kantor berita Antara.

Walaupun paham ini jelas sudah terbukti mengalami kebangkrutan, tetapi masih banyak pihak yang berupaya untuk tetap mempertahankan sistem ini. Seperti dalam pertemuan negara-negara G-20 dalam The London Summit akan segera diselenggarakan pada tanggal 1 – 2 April 2009 yang berupaya untuk kembali membangun sistem yang rapuh ini.

Forum 20 pemimpin negara-negara maju dan berkembang tersebut punya banyak tawaran. Beberapa pihak pun akhirnya berharap banyak akan adanya solusi berbagai macam krisis melalui forum ini.

Namun karena secara garis besar masih tetap dalam kerangka kebijakan kapitalisme-neoliberal, tawaran dan harapan sepertinya akan jauh api dari panggang.

Pertama, G-20 tidak memiliki legitimasi sebagai forum pengambilan keputusan untuk rakyat di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Jikapun ini bisa terjadi hanya berupa intervensi. Demikian juga terhadap negara-negara miskin dan berkembang lainnya.

Kedua, Ada kemungkinan negara-negara akan memperalat negara-negara berkembang dalam pertemuan G-20 untuk merevitalisasi Putaran Doha Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan pembukaan investasi dalam rangka eksploitasi kekayaan alam negara berkembang dan perdagangan karbon/offset dalam penyelesaian krisis. Sebagai bagian dari masalah krisis global, terutama krisis pangan, mekanisme pasar dalam WTO sudah sejak lama diprotes oleh rakyat di seluruh dunia.

Hal tersebut telah menimbulkan:
1) Ketergantungan yang sangat besar terhadap pasar internasional;
2) Eksploitasi secara besar-besaran sumber daya perikanan negara-negara berkembang via negosiasi NAMA (Non-Agriculture Market Access);
3) Subsidi domestik dan ekspor yang tidak adil dan merusak pasar domestik;
4) Keuntungan sejumlah perusahaan transnasional (TNCs) besar pertanian, pemerintah negara sponsornya, serta spekulator di pasar internasional pangan dan pertanian.

Ketiga, Pertemuan G-20 besar kemungkinan akan mempromosikan utang baru bagi negara-negara berkembang melalui reformasi Lembaga Keuangan Internasional (IFIs). Hal ini jelas akan kembali membangun "sistem lintah darat" dengan agenda menguatkan kembali peran Bank Dunia dan IMF dalam penyebaran utang luar negri yang semakin memiskinkan negara-negara berkembang.

Kesejahteraan rakyat Indonesia semakin jauh jika kita kembali ke masa lalu yang suram. Jadi bisa dikatakan bahwa neo liberal adalah musuh negara-negara miskin dan berkembang seperti Indonesia.